Sebelumnya, Juni lalu IMF mengeluarkan laporan yang mendesak Indonesia untuk tidak memperluas kebijakan hilirisasi yang tengah bergulir saat ini.

Dalam laporan Article IV Consultation, lembaga keuangan yang berbasis di Washington D.C itu berharap pemerintah Indonesia tidak memperluas larangan ekspor terhadap komoditas lainnya.

Dalam publikasi tersebut IMF mengatakan adanya potensi pendapatan negara yang hilang, dalam hal ini pajak ekspor, lantaran larangan ekspor mineral seperti nikel, bauksit dan tembaga.

(evs)