Bloomberg Technoz, Jakarta - Risiko deindustrialisasi prematur yang dihadapi oleh Indonesia sulit dibenahi sekadar dengan kebijakan hilirisasi komoditas utama tanpa dibarengi dengan pelaksanaan strategi industrialisasi yang komprehensif dan berpihak pada kepentingan nasional.

Pemerintah menggeber kebijakan hilirisasi untuk mendorong terjadinya penciptaan nilai tambah komoditas di dalam negeri, terutama untuk komoditas utama seperti nikel.

Posisi RI sebagai produsen utama nikel mentah dan olahan dengan porsi mencapai hampir setengah suplai global didukung cadangan bijih nikel sebesar 4,5 miliar ton, mendorong kepercayaan diri pemerintah memprioritaskan nikel sebagai objek utama hilirisasi. Menyusul di belakang adalah komoditas lain seperti timah dan bauksit.

Namun, kebijakan hilirisasi itu baru bermakna dan bisa mendorong industrialisasi apabila diikuti oleh kebijakan yang komprensif untuk meningkatkan daya saing, mendorong pembangunan ekonomi dan dapat memitigasi potensi dampak negatif dari larangan ekspor, menurut kajian LPEM Universitas Indonesia yang diterima Bloomberg Technoz beberapa waktu lalu.

Beberapa aspek mendasar yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat kebijakan industri yang ada saat ini antara lain: