Di sisi lain, Fajar menilai, isu transisi energi dan pembangunan berkelanjutan akan menjadi tantangan tersendiri karena negara-negara ASEAN memiliki capaian yang berbeda dalam hal tersebut. Fajar juga menekankan isu ketahanan pangan menjadi krusial dalam Keketuaan ASEAN 2023.
“Ketahanan pangan yang harus menjadi prioritas apalagi di tengah kekhawatiran terhadap rantai pasok. Kemudian, ancaman iklim juga menjadi concern. Terkait digitalisasi ekonomi, sebagai negara bertetangga, kita sudah melakukan beberapa gebrakan-gebrakan, salah satunya melalui quick response code yang bisa digunakan di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Itu adalah sebuah terobosan yang baik,” ujar Fajar.
Gubernur Lemhanas RI, Andi Widjajanto, menyebutkan dalam keketuaan ASEAN 2023, akan ada 494 pertemuan yang telah dijadwalkan. Hal ini dapat membuka celah diplomasi bagi isu-isu yang dinilai sensitif dan sulit untuk dibahas.
“Kalau tidak salah, rancangan pertemuan ASEAN untuk tahun 2023 ini hampir 500 pertemuan. Di dokumen yang saya baca, itu sudah terjadwal hampir 494 pertemuan dengan beragam topiknya. Kanal diplomasi ini bisa kita gunakan kalau misalnya isu-isu politik yang sensitif itu mentok,” kata Andi, Senin (6/2/2023).
Andi menyebutkan sejumlah topik yang akan dibahas dalam pertemuan-pertemuan tersebut antara lain dalam bidang ekonomi terkait batubara, ekonomi digital, serta konektivitas; dan dalam politik terkait dengan demokrasi. Ia mencontohkan, jika pembahasan terkait Laut China Selatan dengan mengalami ketegangan, maka diplomasi dapat dilakukan melalui kanal pembahasan lain.
“Walaupun masalahnya berat tapi kanal diplomasinya tersedia dan prosesnya secara gradual, terus-menerus dilakukan oleh ASEAN. Ini bisa menimbulkan optimisme tapi mekanisme yang disediakan oleh ASEAN itu menawarkan celah-celah diplomatik untuk mencari solusi baru,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Andi, ASEAN mampu menciptakan kanal diplomasi yang unik dan berlapis melalui berbagai forum seperti Forum ASEAN Plus One, Forum ASEAN Plus Three, dan ASEAN Regional Forum.
“Kalau dalam terminologi di hubungan internasional ini akan menciptakan complex interdependence atau saling ketergantungan kompleks yang secara teoritik akan lebih mendorong kerja sama perdamaian, daripada konflik,” jelasnya.
Sidharto R. Suryodipuro, Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI mengungkapkan, kanal diplomasi yang berlapis menjadi sebuah keuntungan karena membuat proses diplomasi yang lebih inklusif dan diharapkan dapat mendukung stabilitas kawasan.
“Untungnya, kita punya kanal diplomasi yang berlapis-lapis melalui berbagai saluran yang menyediakan diplomasi yang inklusif. Kalau tidak ada ASEAN, tidak ada penggantinya. Kita harapkan ini menjadi pendukung stabilitas kawasan,” kata Sidharto.
Sidharto menyebutkan sejumlah isu sensitif akan dibahas dalam Keketuaan ASEAN 2023. Dari bidang ekonomi, lanjutnya, isu yang akan dibahas terkait dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Dalam Keketuaan ASEAN 2023 akan dibahas terkait kesepakatan dan pengaturan khusus kerja sama kawasan pangan di saat krisis, serta jalinan hubungan dengan negara-negara penghasil pangan dunia.
Selain itu, Sidharto mengatakan isu mobil listrik juga akan menjadi salah satu pembahasan. Terutama terkait penciptaan ekosistem kawasan yang memiliki aturan serupa, mengingat ASEAN dinilai memiliki daya saing dalam industri tersebut.
“Negara-negara ASEAN sudah mulai bicara setahun terakhir dan kita optimis bahwa Asia Tenggara juga bisa ikut menentukan standar. Produsen mobil listrik dari China, Korea, dan Amerika Serikat, punya standar yang berbeda-beda dan kita bisa menciptakan suatu standar sendiri yang dapat diikuti oleh pihak-pihak lain,” katanya.
(tar/wep)
