Menhub menyebut upaya mendorong pembiayaan kreatif ini tetapi tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kemenhub dan perlu kolaborasi dan sinergi yang baik antar kementerian/lembaga seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
“Dengan dukungan Kemenkeu, kami yang tadinya hanya tahu untuk membangun kini menjadi tahu bagaimana mengeksplorasi agar aset negara lebih bernilai sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat,” ujar Menhub Budi.
“Kehadiran PPIT diharapkan dapat mempercepat realisasi kerja sama dengan pelibatan berbagai pihak baik itu BUMN/BUMD maupun badan usaha swasta. Kita ingin sektor non pemerintah turut berpartisipasi dalam membangun infrastruktur transportasi dan bersama-sama membangun bangsa,” lanjut dia.
Meski demikian Menhub Budi tidak merinci skema bisnis pembiayaan yang akan melibatkan pihak luar itu.
Saat ini terdapat 16 proyek prioritas di sektor transportasi baik itu di tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap transaksi, tahap konstruksi sampai dengan tahap operasi. Dengan rincian lima proyek dalam tahap perencanaan yaitu Bandara Bintan Unsolicited, Bandara Komodo, Back Area Patimban, MRT Fase IV, dan LRT Bali Fase 1.
Kemudian ada enam proyek dalam tahap persiapan yaitu KA Prabumulih Tarahan, Bandara Singkawang, Pelabuhan Baubau, Terminal Tipe A Betan Subing, Lampung, Terminal Tipe A Purabaya, Jawa Timur, dan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad.
Selain itu ada dua proyek dalam tahap konstruksi yaitu Bandara Kediri dan Proving Ground Bekasi. Tiga proyek dalam tahap operasi yaitu KA Makassar-Parepare, Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Patimban.
Dalam kegiatan itu dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perhubungan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) tentang pemberian dukungan dalam upaya penyediaan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif. MoU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto dan Dirut Pt PII Muhammad Wahid Sutopo.
(ezr)
