Buruh Geruduk DPR Minta Perppu Ciptaker Tak Disahkan

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan akan menginstruksikan buruh untuk melakukan mogok nasional jika Peraturan Presiden pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 disetujui dan disahkan oleh DPR.

"Silahkan DPR menentukan, kami menunggu. Kalau memang DPR mengesahkan UU Ciptaker dari Perppu yg diterima oleh pemerintah, bisa dipastikan partai buruh akan mengorganisir pemogokan. Mogok nasional," kata Said saat ditemui wartawan, Senin (6/2/2023).

Sejumlah buruh melakukan aksi demo tolak iPerppu Omnibus Law Cipta Kerja di depan gedung DPR/MPR. (Bloomberg Technoz/ Sultan Ibnu Affan)

Said menuturkan, partai buruh dan berbagai elemen serikat buruh lainnya akan menggelar mogok nasional dalam waktu dekat. Ia memperkirakan sekitar 5 juta buruh dari 10 ribu pabrik dari berbagai daerah di Indonesia akan dilakukan secara serentak.

"Mogok nasional lanjutnya akan digelar dalam waktu secepat-cepatnya ketika diumumkan dan keluarkan nomor dari Undang-undang pengesahan terhadap Perppu," tutur Said.

"5 juta buruh akan ikut. Lebih dari 10 ribu pabrik akan berhenti bekerja. Beberapa angkutan umum akan kami organisir, tersebar di 456 kabupaten/kota di 38 provinsi," sambungnya.

Selain menolak Perppu Cipta Kerja, Said juga mengingatkan kepada DPR untuk tidak main-main terhadap BPJS yang menurutnya akan dipermainkan juga dalam RUU Kesehatan.

Baca Juga

"Kami juga mengingatkan DPR jangan main-main dengan BPJS. Kalau main-main dengan BPJS, kami akan lawan habis total," lanjutnya.

Adapun dalam RUU tersebut rencananya BPJS tidak lagi langsung di bawah presiden, namun akan dinaungi oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, pengurangan dewan pengawas dikhawatirkan akan melemahkan pengawasan kerja BPJS. Ketentuan itu diatur dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang saat ini sedang dalam tahap awal pembahasan di Baleg DPR.

"Orang iuran-iuran buruh, kok. Kenapa kok buruh dan pengusaha nggak diajak ngomong? Dewan Pengawas diturunin jumlahnya. Kemudian BPJS di bawah presiden tiba-tiba di bawah (Kementerian Kesehatan)," lanjut Said.

Diketahui pada Senin (6/2/2023 pada pukul 11.00 hingga pukul 15.30 WIB, ribuan elemen serikat buruh dari daerah Jabodetabek dan Jawa Barat melakukan aksi demontrasi di depan Gedung DPR RI. Mereka membawa 3 tuntutan, yakni menolak Perppu Cipta Kerja, RUU Kesehatan dan juga kebijakan jalan berbayar atau ERP yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

(ibn/ezr)