Bloomberg Technoz, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa program kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) berupa subsidi pada tarif transportasi massal harus segera dilakukan.
“Baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal,” ujarnya, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (10/8/2023).
Setiap harinya, kata Jokowi, masyarakat menghadapi kemacetan dan polusi. Dengan demikian, dia mengharapkan perpindahan moda transportasi; dari mobil pribadi ke moda transportasi massal.
Akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung, Jokowi menuturkan bahwa total kerugian per tahunnya menyentuh angka yang fantastis yakni Rp100 triliun hanya untuk kemacetan dan secara makro ekonomi merugikan negara sehingga subsidi untuk menarik minat sangat dibutuhkan.
“Bahwa harus ada subsidi, ya, itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara, karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat,” katanya.
Bagaimanapun, dia tidak memerinci skema subsidi tarif transportasi umum tersebut. Menurutnya, kebijakan tersebut secara teknis sedang digodok oleh Kementerian Perhubungan.
“Itu urusannya Menteri Perhubungan [Budi Karya Sumadi], biar dihitung nanti secara teknis. Masak Presiden disuruh ngitung-ngitung seperti itu,” katanya.
(krz/wdh)
