Adapun manfaat yang didapat oleh masyarakat jika Indonesia menjadi anggota OECD, menurut Airlangga adanya peningkatan taraf hidup yang lebih baik dengan standar pendapatan per kapita yang meningkat serta arus investasi yang dianggap akan semakin meningkat dengan menjadi anggota OECD.
Indonesia saat ini berupaya keluar dari jebakan kelas menengah sebelum puncak masa bonus demografi tahun 2045 mendatang.
“Untuk kehidupan yang lebih baik jadi untuk masyarakat yang lebih baik dan tentu mendorong pendapatan per kapita masyarakat itu bisa meningkat karena anggota OECD itu rata-rata di atas US$10.000 dan Indonesia tahun depan diharapkan bisa mencapai US$ 5,500, sehingga standar standar yang diberlakukan di OECD itu menjadi bencmark dan best practices,” kata Airlangga.
Kendati demikian, untuk menjadi anggota OECD membutuhkan waktu yang panjang. Airlangga mencontohkan, terakhir negara Amerika latin seperti Columbia itu memakan waktu 8 tahun untuk menjadi anggota OECD.
Bahkan Korea Selatan dan Jepang prosesnya lama sekali untuk menjadi anggota OECD yakni 10 tahun. Namun, ada juga negara yang prosesnya cukup cepat yakni 4 tahun.
"Tetapi ada juga yang 4 tahun. Tetapi yang dilakukan seperti Korea atau Jepang yang prosesnya dekade lama," ujarnya.
Adapun untuk saat ini, jika Indonesia dinyatakan lolos untuk masuk menjadi anggota OECD. Maka, sesuai arahan Presiden, Menteri Keuangan akan segera membuat roadmap mengenai keanggotaan RI tersebut.
Meski demikian Airlangga enggan membeberkan jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh Indonesia jika terpilih menjadi anggota OECD. Saat ini baik Presiden dan Menteri Keuangan akan menyusun roadmap terlebih dahulu untuk nantinya diajukan ke 38 negara anggota OECD.
(arf/evs)
