Bloomberg Technoz, Jakarta – Presiden Joko Widodo menampik tudingan ekonom senior Faisal Basri bahwa strategi penghiliran nikel yang digalakkan pemerintah justru lebih menguntungkan China, serta memicu deindustrialisasi di dalam negeri.

Dia berkeras bahwa manfaat penghiliran sektor pertambangan nikel sudah terbukti bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam hal penerimaan pajak dan kinerja ekspor.

Menurut perhitungan Kepala Negara, torehan ekspor nikel saat masih dijual dalam bentuk mentah hanya mencapai sekitar Rp17 triliun. Setelah diolah melalui penghiliran, nilai tersebut melonjak menjadi Rp510 triliun.

“Bayangkan saja, kita, negara hanya mengambil pajak. Mengambil pajak dari Rp17 triliun sama mengambil pajak dari Rp510 triliun, gedean mana?” ujarnya selepas melakukan peninjauan Light Rail Transit (LRT) di Stasiun Dukuh Atas, Kamis (10/8/2023), dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Lebih lanjut, dari upaya penghiliran nikel, Indonesia bisa mendapatkan kenaikan penerimaan baik dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, biaya ekspor, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).