Krisis global sedang terjadi seperti krisis energi dan pangan dan berdampak juga ke Indonesia terlebih perang Rusia-Ukraina masih terjadi. Akan seberapa besar kira-kira dampaknya ke Indonesia?
Jadi kita saat ini berhadapan dengan situasi global yang memiliki tiga tension utama. Satu, geopolitical tension di mana antarkekuatan pengguna dunia itu memiliki suasana paling menarik. Perang Ukraina adalah contohnya. Kedua adalah economic tension. Kita menyaksikan antarblok, RRT dengan Amerika. Ketiga, ecological tension di mana dunia menghadapi tantangan ekologi. Beberapa hari yang lalu itu panas dunia masuk tertinggi selama ribuan tahun. Jadi dampak ke kita ketiga ini, otomatis mengakibatkan pasokan-pasokan komoditas utama yang biasa kita dapat dari global terganggu. Seperti misalnya ketika terjadi perang Ukraina maka sebagian komoditas yang kita biasa ekspor ke dia itu terganggu.
Kedua kita menghadapi drought, kekeringan yang juga muncul akibat ecological tension yang kita hadapi sekarang. Di mana di banyak tempat kesulitan panen. Jadi negara Indonesia sudah harus mulai memberikan policy yang lebih besar kepada pembesaran suplai domestik untuk kebutuhan kita dalam negeri. Kenapa? Karena populasi kita memungkinkan sebagai pasar, dan potensi kita untuk bisa mencukupi sebetulnya cukup besar. Nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Tapi kami melihat ada pasar besar dan ada potensi untuk kita bisa menjaga produksi komoditas-komoditas domestik.
Untuk domestik berarti sektor lapangan kerja juga krusial terdampak?
Alhamdulilah kita bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun ini cukup baik. Kita harus syukuri itu. Angka pertumbuhannya menunjukkan kita tahan menghadapi tantangan global. Nah yang harus kita berikan perhatian adalah kualitas pertumbuhan. Di mana kualitas pertumbuhan itu terlihat? Pertumbuhan berkualitas adalah pertumbuhan yang dirasakan oleh semuanya. Pertumbuhan yang hanya dirasakan oleh satu dua sektor itu secara agregat memang menunjukkan GDP kita mengalami growth. Tetapi sesungguhnya ketika dilihat detailnya, hanya sektor-sektor tertentu yang mengalami pertumbuhan, dan hanya wilayah-wilayah tertentu.
Kami melihat penting sekali untuk menjaga pertumbuhan kita agar tetap jalan terus. Jangan sampai kita melambat, tapi di sisi lain kita juga harus lakukan langkah-langkah ekstra untuk membuat pemerataan itu terjadi. Kalau pemerataan terjadi artinya daya beli rumah tangga itu meningkat. Dan wilayah-wilayah yang menjadi wilayah mesin pertumbuhan ekonomi diperluas.
Kita tahu bahwa Jawa berkontribusi sangat besar bagi ekonomi kita. Tapi Jawa juga bagian utara dan selatan, beda. Lalu bagian utara juga, itu beda. Jakarta saja itu kontribusi sekitar 17% bagi perekonomian Indonesia.
Kami melihat agenda besar ke depan adalah menjadikan kota-kota di berbagai pulau di Indonesia menjadi mesin penggerak ekonomi. Kalau ini berhasil artinya terjadi kegiatan investasi terjadi kegiatan di pasar yang otomatis memberikan kesempatan lapangan kerja supaya employment-nya juga berada di berbagai wilayah Indonesia.
Jadi jangan sampai kita bicara employment, menjadi jakartanisasi. Jadi kami melihat ke depan.
Saya rasa itu prioritas penting adalah menambah kota-kota, daerah-daerah menjadi penggerak perekonomian agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi diiringi dengan pemerataan. Saya ilustrasi, ada sebuah provinsi yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi. Ada kegiatan pertambangan yang sangat signifikan di dalam statistik perekonomian. Tetapi penduduk yang ada di provinsi itu tidak merasakan penambahan lapangan pekerjaan, tidak merasakan ada pertumbuhan ekonomi di rumah tangganya.
Kenapa? Karena kegiatannya satu sektor, dan di sektor itu secara angka cukup besar. Ini contoh, saya tidak sebut daerahnya. Kami melihat penting untuk diindahkan agar potensi yang besar di Indonesia itu bisa dirasakan manfaatnya oleh semua dan bagi pelaku usaha ada kesempatan yang makin luas untuk bergerak.
Tapi sebenarnya tidak semua daerah punya potensi itu. Mungkin bisa dielaborasi dengan kondisi daerah yang punya karakter berbeda? Bagaimana dengan ekonomi desa?
Jadi secara umum, pergerakan perekonomian hampir sama, mesinnya di kota, hampir selalu. Kemudian ngomongin desa, nih. Kota itu harus bisa menjadi penggerak untuk kawasan sekitar perkotaan yang kita biasa sebut dengan kawasan plural. Ini juga yang harus jadi perhatian. Jadi kalau kita lihat kota itu umumnya adalah jasa dan manufaktur misalnya di industri maka kita mengharapkan, merencanakan ke depan bagaimana perekonomian desa itu bisa bergerak dan tersambungkan dengan perkotaan yang berada di sekitarnya. Sebagai ilustrasi, di desa baik itu petani beras, tembakau, perkebunan. Mereka tidak memiliki pasar langsung di daerahnya.
Maksud pasar itu bukan hanya tradisional tapi ada market yang siap menampung dan siap memenuhi kebutuhan mereka. Karena ada kekosongan ini maka muncullah tengkulak di situ yang siap membeli kalau anda punya apa-apa dan siap memberikan pinjaman kalau anda butuh sesuatu. Perlu pupuk kami berikan, perlu alat kami berikan, dan kalau anda punya barang kami beli. Kenapa? Karena di tingkat desa, kita tidak menyiapkan secara masif apa itu? Bisa BUMDes dan lain-lain. Tapi dia berfungsi menjadi pasar atau perekonomian di situ, sehingga ada transaksi.
Pertumbuhan yang hanya dirasakan oleh satu dua sektor itu secara agregat memang menunjukkan GDP kita mengalami growth. Tetapi sesungguhnya ketika dilihat detailnya, hanya sektor-sektor tertentu yang mengalami pertumbuhan, dan hanya wilayah-wilayah tertentu.
Anies Baswedan
Kalau kita ada transaksi maka apa pun yang dihasilkan ada off-takernya dan apapun yang dibutuhkan ada supplier-nya. Itulah pasar. Kemudian ini disambungkan dengan perkotaan. Kawasan kota adalah penyedia demand untuk kebutuhan atau produksi pangan, pertanian. Kan di perkotaan tidak ada kawasan pertanian otomatis. Nah kalau ini tercipta maka kota akan jadi off-taker. Bayangkan kalau tata niaganya diatur seperti maka produksi-produksi hasil pertanian dan kawasan perkotaannya itu tersambungkan.
Kami pernah mengalami di Jakarta. Jakarta ini 99% dari kebutuhan pangannya itu dari luar Jakarta. Jadi kami menjadi offtaker nih. Kita melakukan secara sengaja, bekerja sama dengan desa-desa untuk menciptakan transaksi itu. Sehingga hasil produksi mereka langsung diambil oleh kami, dan ini dengan kita menggunakan badan usaha milik daerah. Bagi kami yang di Jakarta mendapatkan produk dengan harga yang murah, bagi para petani yang memproduksi, mereka bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi, mata rantainya, yang tadi semisal awalnya dengan tengkulak, itu jadi diisi dengan pasar itu.
Artinya di situ perlu konektivitas. Dengan pembangunan infrastruktur sudah cukup masif berarti sudah on the track selama ini?
Ya konektivitas itu menjadi kunci dan itu harus diperluas, diperbanyak sehingga kota-kota tersambungkan. Dari kota ke daerah sekitarnya. Lalu yang kedua, yang tidak kalah penting adalah konektivitas digital. Bagaimana kita bisa memiliki informasi simetrik atas produk-produk yang dihasilkan. Kalau memiliki informasi yang simetrik maka pasarnya bisa efisien. Pasar ini enggak efisien kalau informasinya asimetrik. Semua orang harus memiliki informasi yang sama.
Jadi di balik usaha kita yang harus diteruskan, membangun infrastruktur mobilitas, juga pikirkan secara serius membangun infrastruktur informasi,agar antara produsen sampai konsumen itu ada informasi yang lengkap. Ya informasi ada. Sekarang kita butuhkan di mana-mana ada internet. Yang kita butuhkan adalah informasi produksi.
Saya beri gambaran. Tadi Jakarta 99% kebutuhan pangannya dari luar. Ada yang namanya pasar induk Kramat Jati. Kami membangun informasi harga di pasar induk, sehingga harga itu realtime diketahui oleh semua orang di Jakarta. Tentu yang menggunakan ini bukan individu seperti Anda dengan saya. Warung, katering, mereka pakai itu. Sebuah aplikasi yang di situ ada infopanganjakarta. Ada cek, nanti keluar harganya. Misal minyak goreng, ini lagi turun, begitu. Apa yang terjadi? Dari Kramat Jati, sampai pasar-pasar, pedagang pasar Cipete, akan beli dari Kramat Jati.
Lalu warung-warung sekitar Cipete akan beli di pasar Cipete. Kalau itu putus, maka akan belanja di Kramat Jati lagi yang di Cipete. Nah ketika pasar-pasar itu belanja di Pondok Labu, mereka akan lihat harganya selisih jauh enggak dengan Kramat Jati. Kalau jauh, maka dia enggak akan belanja di Pondok Labu, dia akan beli di Kramat Jati. Dengan adanya informasi yang simetris maka pasar pangan di Jakarta jadi efisien karena antarpelaku pasar tahu harganya. Tapi kalau enggak, dia tidak akan tahu.Tantangan kita adalah dari pasar induk ke produsen nah itu kita belum punya. Nah ini yurisdiksinya masuk.
Untuk Jakarta ini kami bangun. Untuk pasar pangan Jakarta, cara kita intervensi pasar itu bukan dengan regulasi harga maksimal sekian, minimal sekian. Pasar itu tidak diintervensi dengan begitu. Pasar itu self sustain. Dia diberikan informasi yang simetris antarpelaku maka pasar itu akan supply demand itu terjadi dengan efisien. Nah tantangan kita adalah dari pasar induk ke produsen itu yang kami maksud. Kita sudah bangun jalan tolnya, kita sudah bangun konektivitas transportasinya, sekarang kita bangun konektivitas digitalnya,sehingga kita akan lihat. Bayangkan, kalau di sana (desa) harganya 10 ribu, sampai di Kramat Jati jadi 36 ribu. Nah informasi yang simetris dari hulu sampai hilir bisa membuat pasar kita efisien. Jadi next step dari pembangunan infrastruktur transportasi dan harus diteruskan ini, tidak boleh berhenti
Kalau nanti misalnya terpilih akan bangun sistem ini?
Yang penting bukan hanya apps-nya tapi bahwa tiap daerah itu menyampaikan produksinya sekian-sekian, berapa yang kita produksi. Kalau tidak ada informasi itu, maka pelaku yang di tengah (red:tengkulak) yang mengisi. Dan tengkulak ini ada gunanya buat para pedagang, petani. Coba kalau enggak ada mereka. Tapi kenapa itu bisa bertahan panjang, karena tidak memiliki informasi yang simetris.
Nah soal data Indonesia sangat susah ya, pasokan data itu yang minim, untuk menyiapkan ekosistem itu akan butuh berapa lama?
Kalau itu dilaksanakan maka lakukan dengan sentral-sentralnya. Jadi sentral utama, misalnya produsen bawang sentral utamanya di mana? Brebes dan sebagainya. Dengan begitu semua akan merasakan keuntungannya. Lalu pelan-pelan nanti akan kita jual. Bikin apps-nya cepat, yang kita harus dorong itu adalah bagaimana tiap daerah itu mau mengisi informasi itu dan mereka merasakan manfaatnya dari situ. Kami melihat kebutuhan pangan dari hulu sampai hilir, kita punya informasi yang lengkap, kita bisa tahu fluktuasi, kita bisa tahu ada gangguan suplai.
Jadi kami melihat BUMN sebagai instrumen untuk melakukan pembangunan di tempat yang strategis dan untuk tempat yang kalau swasta mengerjakan itu tidak mampu. Kenapa? Karena belum tentu bisa menghasilkan keuntungan tapi memberikan manfaat.
Anies Baswedan
Indonesia punya BUMN banyak tapi tak banyak yang profit. Belum lagi tersangkut korupsi. Bagaimana mengoptimalkan BUMN dalam penerimaan negara sekaligus berdaya saing sebagai entitas bisnis seperti perusahaan swasta?
Pemerintah memiliki dua tangan. Satu birokrasi, satu korporasi. Keduanya miliki negara. Yang satu namanya kementerian lembaga, yang satunya lagi namanya PT atau apapun tapi mereka adalah korporasi. Dua-duanya bertujuan untuk melakukan pembangunan di Indonesia. Jadi kami melihat, tugas negara itu adalah melakukan pembangunan. Lalu siapa yang melakukan kegiatan ekonomi? Dilakukan oleh swasta.
Swastalah yang melakukan itu. Lalu pendapatan negara darimana? Pendapatan negara itu ya dari pajak. Pendapatan negara itu dari keuntungan perusahaan milik negara. Prioritas kita, kalau pendapatan memang dari pajak. Supaya pendapatan pajak kita besar maka perekonomian harus tumbuh.
Jadi kami melihat peran dari swasta itu harus dibesarkan. Bila kegiatan-kegiatan dikerjakan oleh swasta maka tidak perlu dikerjakan oleh pemerintah dan itu akan lebih efisien. Kenapa? Karena swasta sudah bottom line. Anda Bloomberg (Technoz), ada bottom line-nya, tiap tahun itu dilaporkan. Apakah merah atau biru, gitukan kira-kira. Nah itu yang membuat proses pengeluaran korporasi oleh swasta jadi efisien.
Lalu di mana yang dimainkan oleh BUMN? Di tempat yang memiliki strategis, di mana kita memiliki kepentingan strategis. Jadi misalnya industri-industri yang punya nilai strategis untuk bangsa di situ dilakukan. Yang dalam istilahnya dalam UUD itu untuk hajat hidup orang banyak. Kedua, yang memiliki nilai vital. Kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya pure komersial, bisa dikerjakan oleh swasta. Ketiga, itu kegiatan pembangunan yang tidak bisa menjadi kegiatan yang profit taking. Kita ambil contoh, Jakarta.
Kita harus menyediakan transportasi untuk warga Jakarta. Negara punya dua pilihan. Dinas Perhubungan menyiapkan bisnis untuk mengelola transportasi umum atau menggunakan BUMD untuk mengelolanya. Dua-duanya tidak mendapatkan keuntungan, tapi memberikan manfaat. Apa? Menambah jumlah orang naik kendaraan umum, mengurangi orang memakai kendaraan pribadi, mengurai kemacetan, mengurangi emisi karbon. Nah itu semua sifanya manfaat. Biaya dikeluarkan oleh pemerintah melalui korporasi. Korporasi inilah bekerja.
Jadi kami melihat BUMN sebagai instrumen untuk melakukan pembangunan di tempat yang strategis dan untuk tempat yang kalau swasta mengerjakan itu tidak mampu. Kenapa? Karena belum tentu bisa menghasilkan keuntungan tapi memberikan manfaat. Jadi BUMN ini harus ada dan diperlukan untuk menjalankan fungsi pembangunan. Adapun kegiatan perekonomian yang sesungguhnya dikerjakan oleh swasta, jadi ya swasta yang mengerjakan.
Terlalu banyak tidak jumlah BUMN saat ini? Perlu perampingan?
Saya sebetulnya tidak mau lompat tentang jumlah yang terlalu banyak atau tidak tapi kepada mana yang sesungguhnya kegiatan komersial yang biasa, mana yang sesungguhnya kegiatan pembangunan yang memang punya efek pembangunan negara, di situlah peran negara, yang punya nilai strategis. Misalnya telekomunikasi ini strategis, jadi BUMN harus ada di situ. Lalu persenjataan, itu adalah wilayah strategis maka harus ada di situ. Transportasi kereta dan lain-lain.
Kegiatan-kegiatan yang sebetulnya sama dengan swasta lain, itu lebih baik dikelola oleh swasta. Selain itu juga supaya ekonomi kita itu lebih mengandalkan market. Kalau market itu tadi harus efisien. Seperti perusahaan ya dia harus profit taking. Sementara kalau pemerintah ya tidak cari untung tapi untuk menyejahterakan rakyat.
Visi menjadi negara maju kini terus digaungkan. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju (OECD) memperkirakan bahwa pada 2045 ekonomi Indonesia akan mencapai U$Rp8,89 triliun dan menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia. Bakal tercapaikah, apa PR besarnya?
Itu semua harus ditopang dengan kualitas manusia yang baik. Jadi saya melihat ke depan, 2045 ini kita masih ada waktu 22 tahun lagi. Maka kita harus serius meningkatkan kualitas manusia yang baik. Kebijakan-kebijakan ekonomi itu ngukurnya jangan hanya 2045, itu jauh banget. Ekonomi itu kita harus targetkan setahun, 5 tahun, kita harus selalu tinggi. Nah kualitas manusia ini boleh sampai 2045. Nah saya melihat kita harus lebih serius menangani soal investasi pada aset terbesar di republik ini yaitu manusia.
Mulai dari kesehatan, bagaimana kita bisa memiliki kekuatan ekonomi yang besar bila rakyatnya tidak memiliki kecerdasan yang baik, memiliki kekuatan fisik yang baik. Dan kecerdasan, kekuatan fisik itu dimulainya dari dalam kandungan. Zat besi ibu hamil akan menentukan kualitas anaknya, pasokan nutrisi ibu hamil menentukan kualitas kesehatannya. Nanti kita enggak bisa nih, oh kita tunggu saja sampai lahir, enggak bisa. Kemudian pendidikan usia dini. Kenapa kita sampaikan ini? Karena kita ingin menjadi negara yang hebat.
Tapi kalau ekonominya buruk tidak bisa juga (membangun manusia)?
Tentu. Makanya saya sampaikan juga ekonominya juga harus tahunan. Tadi kan saya jelaskan, ekonomi itu enggak boleh diprediksi jauh sampai 2045. Untuk pembangunan ekonomi itu tahunan atau 5 tahunan, tapi kalau pembangunan manusia, boleh itu. Ini ilustrasi ya, World Economic Forum ketemunya berapa tahun sekali? 15 tahun sekali. Itu artinya kalau kita membawa manusia, itu dikerjakan sekarang, 15 tahun sekali kita baru ketemu. Terakhir ketemu 2015, nanti 2023, terus 2045. Jadi kita jangan terlena dengan data jangka pendek yang terkait ekonomi lalu lupa investasi manusia yang baru kita lihat hasilnya 10-15 tahun kemudian.
Lulusan apa yang paling sulit mendapatkan lapangan kerja? SMK. Kenapa itu bisa terjadi? Kan harusnya sekolah vokasi justru yang paling bisa dapat pekerjaan kan? (Ini terjadi) karena sebagian besar sekolah vokasi kita tidak memberikan bekal untuk bekerja. Sekolah vokasi yang bagus itu baru semester 5 udah dapat pekerjaan. Tapi sekolah-sekolah vokasi mayoritas itu mirip SMA, tidak dikelola sebagai sebuah–efeknya apa? Hasil lulusannya disebutnya lulusan SMK tapi dia tidak siap untuk berkarya. Ini harus di beresin. Kalau tidak ini problem yang cukup serius.
Ada lagi mulai dari dari awalnya. Anak, kecerdasan, kesehatan, kesehatan mental, itu harus jadi perhatian serius supaya nanti ketika sampai 2030, 2035, 2040, 2045 itu kita punya hasil generasi baru yang buat Indonesia itu jadi posisi tadi, nomor 4 dunia. Kalau tidak nanti akan ada gap yang cukup besar. Jadi saya beri gambaran saja, jumlah bangku SD kelas 1, harus sama dengan bangku SMP kelas 1. Dan SMA, SMK kelas 1. Kalau jumlah bangkunya begini (tak seimbang), apa itu artinya? Sisanya tidak dapat sekolah.
Di hari ini kita ramai soal zonasi ya, PPDB. Apa sih sebetulnya? Itu kan orang membutuhkan sekolah. Nah kalau kita mau maju ke depan untuk menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, PR nya di situ. Jadi yang sekarang dilakukan pembangunan ekonomi, itu ditargetkan kemajuannya tahunan, jangan nengoknya ke 2045, jauh tuh.
Jadi kita jangan terlena dengan data jangka pendek yang terkait ekonomi, lalu lupa investasi manusia yang baru kita lihat hasilnya 10-15 tahun kemudian.
Anies Baswedan
Itu 2045 target, jadi artinya setiap tahun dan berkala diukur
Betul. Tapi kalau kita hanya menuju ke sana, nanti itu mungkin tercapai, tapi dengan gap yang besar antara the knows dan the knows not, antara the works and the works not. Gapnya itu akan muncul, gapnya kuat sekali. Kemudian kita nanti akan melihat tempat-tempat dengan kemajuan ekonomi yang sangat tinggi sehingga kontribusinya tinggi tapi masih banyak sebagian yang tertinggal. Kenapa? Karena kita tidak serius menyiapkan sebangsa untuk naik menjadi nomor 4 dunia.
Saya beri ilustrasi. Gap antarnegara telah menipis. Gap di dalam negara melebar. Ini fenomena dunia. Jadi Shanghai, Jakarta, New York, London dibandingkan tahun 70 dan sekarang sekarang sudah lebih setara. Shanghai, Jakarta, itu sudah makin setara antarkota-kota itu. Jadi gap antarnegaranya tipis. Tetapi antara Shanghai dengan wilayah China lain, itu beda sekali. Antara Jakarta dengan luar Jakarta gapnya luas sekali. Nah ini harus diantisipasi. Jadi gap antarnegara sudah berkurang tapi gap dalam negara melebar.
Contohnya apa? Bisa masuk G20 artinya apa? kita top 20 dunia kan. Tapi ketika kita lihat di dalamnya di antara negara G20- ini seperti Indonesia, India, China, itu dalam negaranya ada ketimpangan yang hebat. Bandingkan dengan negara G20 lain, itu antarkota utama dengan daerah gapnya enggak terlalu besar. Ini fenomena bukan hanya di Indonesia. Karena itulah kenapa tadi saya sampaikan, pemerataan itu penting supaya yang tumbuh itu semua. Kedua, kualitas manusia itu penting supaya semua dapat kesempatan.
Kembali soal unemployment, pernah menjadi Mendikbud, problemnya di mana sehingga pendidikan tak menjawab kebutuhan?
Sebenarnya semuanya harus ditingkatkan. Satu sisi, pada suplai-nya itu harus lebih mendekati kebutuhan yang ada di industri. Nah ini SMK-SMK kita, jangan sekolah yang sekadar papan namanya SMK tapi dalamnya SMA, Kemudian bidangnya itu-itu saja. Masih sama dengan era 90-an. Sementara kita tahu kebutuhan pasar itu mengalami perubahan, Jadi dari aspek suplai kita harus perbaiki.
Hari ini saya merasakan sekali intervensi untuk ini belum ada. Ini serius terutama untuk SMK swasta. Yang pemerintah umumnya punya standar yang baik, SMK swasta yang baik-baik ada, tapi bila dipilah porsinya itu lebih kecil dibandingkan. SMK swasta yang belum dan ini harus dibantu, enggak bisa swasta dibiarkan sendirian. SMK swasta itu harus kita bantu jangan diperlakukan diskriminatif.
Kedua, adalah dekatkan dengan industri. Jadi SMK ini tidak harus semuanya dikerjakan di sekolahnya, alat-alat yang dipakai di sekolah itu seringkali umurnya sudah 20 tahunan. Sementara kita sudah berubah, alat-alat itu udah enggak dipakai lagi di industri. Jadi harus dibuat semacam kemitraan dengan industri agar mereka bisa berpraktik. Di mana? Di industrinya. Lalu ketiga adalah industrialisasi, ada dorongan itu di banyak sektor sehingga akan membantu meningkatkan demand atas lapangan kerja.
Dalam 10 tahun ini hubungan ekonomi Indonesia sangat kuat dengan China. Pastinya ada plus minusnya. Apa hal-hal yang perlu diwaspadai dari kondisi ini termasuk pengaruh China?
Kalau kegiatan perekonomian itu yang penting governance-nya baik, tata kelola dijalankan dengan benar. Kemudian ketika sampai pada kegiatan usaha di Indonesia maka dia harus memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat sehingga kegiatan investasi di sini. Kegiatan perdagangan di sini itu memberikan lapangan kerja. Yang repot itu kalau investasi di sini tapi tenaga kerjanya justru dari luar. Ada posisi-posisi yang memang kita harus lebih punya skill-nya, tapi biasanya adalah yang sifatnya high tech yang sifatnya bersertifikasi global itu enggak banyak sebenarnya. Dan kita juga harus catch up di situ. Tapi kalau yang tenaga yang kita punya ya gunakan tenaga dalam negeri. Kami melihat, governance dan penyedia lapangan pekerjaan sebagai kriteria utama. Selebihnya kita berinvestasi berdagang dengan semuanya. Dan selama itu prinsip-prinsip dasar dipenuhi dengan semua kita harus terbuka.
Saya melihat ada kecenderungan UU (ITE) ini digunakan untuk meredam kritik, utamanya kepada kami-kami yang di pemerintahan. Menurut saya tidak boleh itu dan bahkan kalau perlu kita harus melakukan revisi terhadap pasal-pasal karet yang bisa membuat kebebasan berekspresi di Indonesia terganggu.
Anies Baswedan
Belum lama ini bertolak ke Australia bertemu menlu Australia dan sejumlah pejabat. Kalau dilihat saat ini Australia tak masuk 10 besar mitra dagang RI artinya bukan prioritas. Padahal sebetulnya bisa dioptimalkan?
It takes two to tango, kita enggak bisa sendirian. Jadi ya kita berdua harus lebih sering duduk bersama. Ya kita akui saja selama ini, baik itu Australia maupun Indonesia sama-sama belum menengok kepada diri masing-masing. Yuk kita berikan prioritas. Indonesia kalau tidak salah nomor 13 mitra dagang Australia. Kita harus masuk 10 besar, barang kali malah 5 besar karena secara jarak kita dekat dan sampai kapan pun usia bumi, kita ini tetangga. Jadi lebih baik kita saling mengisi apa yang menjadi comparative dan competitive advance-nya.
Jadi nanti kalau terpilih, akan lebih meningkatkan dukungan ekonomi dengan Australia ya?
Tentu tidak hanya satu negara. Tapi saya melihat Australia memiliki potensi untuk menjadi mitra besar negeri ini dan negara-negara lain juga sama. Dan kita ini punya potensi yang besar sekali berkegiatan ekonomi dengan banyak negara. Jadi bisa dari mana saja. Dengan Filipina, dengan Australia di sisi Timur, sisi barat dengan Asia daratan. Itu luar biasa.
Soal teknologi informasi, belakangan kasus-kasus kebocoran data terjadi. Apa yang kurang sehingga kasus kebocoran data terus terjadi?
Saya melihat UU ITE itu perlu didorong untuk perlindungan seperti ini. Bagaimana data bisa diamankan dan kita semua merasa aman. Saya melihat ada kecenderungan UU (ITE) ini digunakan untuk meredam kritik, utamanya kepada kami-kami yang di pemerintahan. Menurut saya tidak boleh itu dan bahkan kalau perlu kita harus melakukan revisi terhadap pasal-pasal karet yang bisa membuat kebebasan berekspresi di Indonesia terganggu. Bila melaporkan jalan rusak berujung pada pemeriksaan maka ada sesuatu yang salah di sini. Bila mengkritik pemerintah kemudian kena UU ITE, itu repot kita.
Jadi saya melihat, menjaga ruang kebebasan berekspresi, menjaga ruang untuk ada kontrol terhadap pemerintah itu penting. Di sisi lain, ini juga harus bisa melindungi, dan bisa menjadi pembuat jera bagi mereka-mereka yang membocorkan, bagi mereka yang melakukan perusakan atas data. Itu kita ambil ke arah kesitu. Dibagi eksistensi data ini melindungi, bagi rakyat juga melindungi dalam kebebasan berekspresi.
Pasal-pasal karet harus revisi ya? Berkali-kali diuji materi juga tidak berhasil.
Ya, menurut saya (revisi) harus dari pemerintah sendiri, Dan saya melihat, pendekatannya sama, seperti yang saya lakukan di Jakarta. Tidak perlu menuntut untuk apapun yang diungkapkan pada kami yang berada di pemerintahan. Kita negara modern, demokrasi. Pasal-pasal ini harus direvisi agar kita semua di dalam proses pemerintahan itu memang boleh dikontrol, boleh diungkapkan apapun, selama bukan ujaran kebencian, tindakan kriminal, kekerasan. Selama itu tidak terjadi, ekspresi bebas.
Sudah safari ke banyak daerah, apa kira-kira temuan yang mungkin belum terungkap ke publik kondisinya. Mungkin ada yang spesifik yang bisa dibagikan?
Yang paling banyak diungkapkan adalah tentang mahalnya kebutuhan pokok rumah tangga. Ini yang paling banyak. Harga yang mahal atau barang yang langka. Kedua, soal pelayanan kesehatan. Perasaan diskriminatif di tempat itu. Kami yang pakai BPJS dilayaninya beda pak dengan yang non BPJS. Ini ungkapan ya. Sering kali jadi buat mereka keinginan untuk pemberlakuan yang setara itu betul-betul ada. Dan keinginan untuk dapat pelayanan yang menyembuhkan.
Ketiga, pendidikan. Mereka selalu bicaranya ’Pak, anak saya potensial, tapi harganya mahal sekolah, biaya kuliahnya mahal’. Jadi pendidikan dan biaya pendidikan itu sering dikeluhkan. Lalu kalau generasi muda, ungkapan yang paling sering dikatakan adalah; satu, lapangan pekerjaan. Saya sudah lulus SMK, kuliah tidak dapat-dapat. Kedua, soal lingkungan hidup, soal masalah-masalah masa depan sering. Saya kaget kalau ketemu anak muda ‘Pak, bagaimana rencananya tentang global warming?’ Lalu kebebasan berekspresi. Tapi nomor satu lapangan pekerjaan.
Nah kalau dengan masyarakat di kawasan agrikultural maka seragam pupuk itu, kelangkaan atau kemahalan. Harga pakan ternak, sehingga mereka tekor. Terutama peternak yang menengah kecil. Ini harus dikoreksi karena mereka hidup berdekade-dekade tapi beberapa waktu ini ada yang salah. Nanti kita bisa diskusikan lebih jauh.
Di perdesaan yang selalu jadi isu ya pertanian, pupuk, pakan ternak.
Ketika saya sampai ke kawasan maritim, mereka keluhkan subsidi untuk solar. Mereka harus melaut butuh solar tapi belum tersedia di tempat itu. Kami melihat ini adalah predictable problem, sesuatu yang bisa diprediksi. Negara harus sangat serius nih. Ini harus diselesaikan. Jadi menemukan aspirasi-aspirasi itu, dan itu kemudian jadi bahan dari kami untuk menyusun apa yang bisa dikerjakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah itu.
Soal politik, merasa tidak ada pihak-pihak yang mencoba menjegal di pencapresan?
Ini kan wilayah politik ya. Artinya ada hal-hal yang ya biasa saja, jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Ya nggak aneh juga.
Jadi anggap biasa saja ya?
Ya memang. Kenapa harus kaget? Bukankah yang seperti juga terjadi di mana-mana. Kita jalanin saja, yang penting kita fokus, apa sih yang mau dikerjain. Apa sih misi yang dibawa? Tapi kalau sepak bola itu ada sliding tackle, ya enggak apa-apa. Yang enggak boleh kan nendang lutut, ya. Saya sering bilang, apakah ini disengaja atau tidak ya biarin. Nanti kamera yang melakukan replay, kan kelihatan tuh sengaja apa enggak. Nanti para sejarawanlah. Kalau wartawan, kan penulis yang kelihatan sekarang. Tapi para sejarawan me-review lintas waktu dengan data yang lengkap.
Termasuk isu-isu soal Formula E yang terus muncul?
Saya terima kasih kalau itu dibahas terus. Karena promosi gratis. Mahal betul lho, kalau bisa memulai itu, bisa diketahui oleh seluruh penduduk Indonesia. Semua penduduk Indonesia tahu Formula-E. Sekarang semua orang juga tahu Jakarta International Stadium (JIS) dipromosikan secara gratis. Jadi kami sih melihatnya begitu. Terima kasih dipromosikan secara gratis. Jadi banyak program-program kita yang dipromosikan luar biasa. Kami tidak tahu harus bayarnya bagaimana. Jadi banyak orang tahu. Ternyata stadion ini keren juga, ya iyalah.
Saya melihat ini bagian dari proses pendidikan bangsa dan sebenarnya saya sampaikan tadi, kenapa komentar dan kritik yang tidak sejalan itu harus diberikan terus ruang. Misalnya, saya tanya, pak Anies, itu program A itu tidak bermanfaat. karena itu memiliki dampak A, B, C. Nah ada yang tidak, itu memberikan manfaat E, F, G. Penonton di sana melihat dan menyerang dan mereka bisa kemudian bisa menyimpulkan mana yang evidence base, mana yang fakta dan tidak. Jadi kalau sebuah program itu dikritik sebenarnya itu adalah panggilan untuk menjelaskan. Enggak mungkin pujian itu menjelaskan. Kami melihat ini base public education. Jadi kalau Indonesia ingin mencerdaskan kehidupan bangsa ini salah satu caranya. Dengan kebijakan itu dipertanyakan, kritik.
Kalau soal kritikan Rocky Gerung yang viral, ada komentar?
Enggak, hehe. Saya komentari kritik ke saya ajalah.
Mengapa belum mengumumkan Cawapres? Apakah karena tiga partai koalisi punya masing-masing kandidat dan belum ada titik temu?
Kenapa harus diumumkan sekarang? Jadi ini prosesnya kita, tiga partai ini yang pasti harus memberikan nama pada saat pendaftaran.
Ya karena Koalisi Perubahan sendiri, Demokrat minta segera dan kemudian PKS bilang setelah Pak Anies pulang ibadah haji, akan diumumkan jadi ya ditunggu
Kalau setelah ibadah haji, ya Oktober juga masih setelah ibadah haji
Berarti akan mengumumkan mendekati pendaftaran (capres-cawapres) ya?
Belum tahu. Saya tanya, Bloomberg (Technoz) waktu launching itu lihat momentum atau tidak? Kan ya, itu dia.
Bagaimana kalau cawapres yang sedang dilirik malah “dicuri” koalisi lain?
Siapa emang yang mau menculik? Hehe
Kalau nanti menang Pemilu, katakanlah diusung 3 partai artinya bukan koalisi besar. Bagaimana menjaga iklim politik, misal power sharing di DPR. Akan merangkul agar koalisi lebih besar atau bagaimana?
Ini semua presiden di Indonesia yang terpilih semua dimulai koalisi yang kecil. Pada 2004 Pak SBY terpilih, jadi besar. 2014 Pak Jokowi dulu koalisinya kecil, jadi besar. Minoritas kemudian menjadi besar. Nah di periode kedua, baru mereka besar. Tapi di pertama semua kecil. Nyatanya gitu. Tapi kami sekarang ini konsentrasinya masih pemenangan dulu konsentrasinya di situ. Nanti sesudah itu baru kita pikirkan. Saya setuju bahwa pemerintahan membutuhkan dukungan yang cukup dari DPR. Cukup itu berapa? Tidak ada rumusnya. Tapi tentu makin besar dukungan, makin ada baik.Sehingga agenda-agenda yang dijanjikan kepada rakyat bisa mendapatkan dukungan untuk dilaksanakan.
Kalau soal dukungan logistik untuk kampanye dan pemenangan dari 3 partai koalisi bagaimana?
Sudah dibicarakan. Sudah ada garis-garis besarnya. Tapi nanti ketika kita mengumumkan semua, baru pada saat itu kita sepakatkan.
Selain partai koalisi, pihak-pihak lain sudah ada yang mau mendukung untuk keperluan logistik?
Sekarang masih aktivitas-aktivitas yang relatif landai. Jadi secara logistik juga relatif sinkron ya nanti kalau sudah masa kampanye baru.
Kalau seandainya kalah di pemilu dan kemudian diajak oleh calon yang menang untuk bergabung di pemerintahan, bakal bersedia?
Begini siapa yang menjadi pemenang sebenarnya Tuhan sudah menggariskan itu, kita kan bagian menjalani, ingin menjemput takdir. Kami membawa misi nih, kami tawarkan kepada rakyat. Ini misi kami, tadi saya jelaskan ya dan bila kita diberikan amanat, ya kita kerjakan. Bila tidak ya banyak juga yang bisa dikerjakan. Jadi menurut saya, banyak sekali opsi yang bisa dilihat. Itu nanti sekarang saya lagi bawa amanat nih, amanat yang saya terima kan jadi capres. Kerjakan itu dahulu, fokus di situ. Dan setelah itu selesai banyak sekali yang bisa dikerjakan bahkan saya opsinya macam-macam. Ada kegiatan Indonesia Mengajar, pengiriman guru ke mana-mana, banyak tuh.
(ezr/hps)