“Nanti himbauan (WFH) untuk swasta silahkan oleh pemilik gedung masing-masing. Diatur aja,” kata dia. 

Sebelumnya dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9, Heru mengatakan pihaknya mendorong sektor swasta untuk turut berpartisipasi dan memberikan sumbangsih untuk kelancaran KTT ASEAN mendatang. Menurutnya, pihak swasta dapat menerapkan WFH sesuai dengan kebijakan masing-masing. 

Berbeda dengan karyawan swasta, Heru mengatakan pihaknya akan membuat keputusan gubernur untuk menerapkan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di gedung pemerintah daerah yang berada di sekitar titik tempat kegiatan. Bahkan, pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga akan diterapkan bagi sekolah yang dekat dengan lokasi tersebut. 

“Untuk wilayah Pemda DKI Jakarta, saya akan memastikan membuat keputusan instruksi Gubernur bahwa misalnya sekolah, gedung pemda di sekitar titik lokasi tempat kegiatan akan kami lakukan WFH. Sementara untuk yang di luar perangkat daerah, seperti swasta, sifatnya adalah edaran dan himbauan,” ujar Heru. 

(dov/frg)