Pertama, pada semester I-2022 masyarakat terutama kelas menengah dan menengah atas masih menahan konsumsinya karena masih “wait and see” melihat prospek pemulihan pandemi Covid-19. Di saat yang sama, dunia usaha khususnya sektor industri di mana mayoritas kelompok menengah memperoleh pendapatan, baru memasuki tahap pemulihan kapasitas produksi.
Inilah yang menjadikan pertumbuhan belanja masyarakat pada paruh pertama 2022 masih terjadi perlahan. Data dari perbankan juga bisa menjadi cerminan fenomena tersebut. Pada kuartal II-2022, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank melejit hingga 11%, jauh melebihi pertumbuhan kredit di kisaran 7%.
Memasuki kuartal III-2022, keyakinan terhadap semakin dekatnya akhir pandemi meningkat dan mendorong konsumsi rumah tangga. Pada periode itu, pertumbuhan simpanan masyarakat di bank menurun 8%.
Kedua, pendapatan kelompok masyarakat menengah ke bawah belum pulih. Kendati dana jaring pengaman sosial sudah digelontorkan oleh pemerintah untuk mendongkrak daya beli, nyatanya program itu belum mampu menggantikan penghasilan yang hilang akibat pandemi Covid-19.
“Jadi, kini seiring membaiknya pemulihan dunia usaha, penghasilan dari kelompok masyarakat ini yang mayoritas adalah pekerja tidak tetap, akan kembali pulih seperti kondisi sebelum krisis pandemi,” jelas Sunarsip pada Bloomberg Technoz, Senin siang.
David Sumual, Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), menilai, tingkat konsumsi rumah tangga yang belum bisa kembali ke level sebelum pandemi tidak bisa dilepaskan dari masih belum pulihnya beberapa sektor perekonomian. Sebagaimana catatan BPS, lapangan usaha seperti sektor industri, pertanian, pertambangan dan konstruksi, masih berada di bawah tingkat pertumbuhan nasional. Padahal sektor-sektor ini adalah sektor utama (leading sector). Walau begitu, beberapa sektor sudah mulai bangkit seperti otomotif yang mencetak angka penjualan seperti sebelum pandemi, sebesar 1,048 juta unit pada 2022.
Faktor lain adalah berkurangnya belanja pemerintah untuk bansos. Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dianggarkan senilai Rp 455,62 triliun, akan tetapi penyerapannya baru mencapai Rp 280,7 triliun per 18 November 2022. Bantuan sosial yang digelontorkan untuk menjaga daya beli masyarakat baru terserap tak sampai 80%.
Begitu juga anggaran yang difokuskan untuk penciptaan lapangan kerja baru, pada periode yang sama baru terserap 61%. Di sisi lain, seiring makin menurunnya kasus Covid-19, penyerapan anggaran penanganan kesehatan baru terserap tak sampai 40%.
Awas Inflasi dan Bunga Tinggi
Menurut Kepala BPS, masih belum pulihnya tingkat konsumsi masyarakat ke level sebelum pandemi pada 2022, tidak bisa dilepaskan dari inflasi tinggi yang masih membayangi. Kebijakan kenaikan BBM pada September lalu agaknya cukup mempengaruhi laju konsumsi masyarakat. Kendati pada Januari lalu laju inflasi semakin melandai, akan tetapi kisaran inflasi saat ini.
“Itu sangat mengganggu daya beli masyarakat. Menjaga kestabilan harga barang dan jasa menjadi hal penting untuk dikelola sehingga konsumsi masyarakat bisa kembali ke level seperti di atas pandemi,” jelas Margo.
Harga beras merambat naik sepanjang 2022. Menurut catatan BPS dalam konferensi pers pekan lalu, inflasi harga beras pada Januari secara tahunan mencapai 7,7%, lebih tinggi dibandingkan Desember 2022 yang sebesar 6,23%. Alhasil, andil kenaikan harga beras mencapai 0,24% pada inflasi Januari.
Sebenarnya, pada Maret hingga Juni 2022, harga beras turun. Kenaikan mulai spartan sejak paruh kedua 2022 terutama dipicu oleh kenaikan harga BBM, kenaikan biaya produksi dan upah buruh tani.
Di saat yang sama, ada tekanan juga dari kenaikan bunga acuan yang berlangsung sepanjang 2022 menyusul kebijakan bunga tinggi di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat yang menjadi episentrum pasar finansial global. BI menaikkan bunga acuan total sebanyak 225 basis poin sejak Agustus 2022, hingga BI7DRR kini bertengger di level 5,75%.
Pengetatan moneter itu diprediksi segera terefleksikan pada tingkat bunga perbankan baik simpanan maupun kredit. David memprediksi, semester II-2023, bunga perbankan akan mulai merambat naik.
Pemerintah dan BI perlu mengantisipasi inflasi sektor jasa yang biasanya melejit pada kuartal pertama setiap tahun. David menyoroti, kenaikan upah umumnya terjadi pada awal tahun terutama di kelompok pekerja dengan Upah Minimum Regional (UMR). Sektor lain umumnya akan menyusul sekitar bulan Maret melalui penyesuaian upah di mana itu akan mempengaruh laju inflasi barang dan jasa juga biaya perumahan (sewa).
BI memiliki PR penting untuk menjinakkan inflasi dan mengelola ekspektasi terhadapnya tanpa harus mencederai laju pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diperkirakan akan melambat terbebani situasi global. Bila bunga terus dinaikkan, itu bisa membuat momentum pertumbuhan ekonomi terganggu. Sedang bila tidak mengerek bunga ketika The Fed melanjutkan aksi hawkish, aliran modal asing dari pasar finansial bisa membawa kabar buruk bagi nilai tukar rupiah.
Terlebih situasi terakhir pasar tenaga kerja di AS masih menunjukkan pengetatan yang memberikan tekanan pada The Fed untuk menaikkan lagi bunganya lebih tinggi. Ini yang membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada penutupan sesi I sebesar 0,46% ke posisi 6.879,7, membuka pekan pada Senin (6/2/2023).
Namun, David cenderung meyakini, data terakhir dari pasar tenaga kerja AS itu tidak serta merta membuat The Fed berbalik hawkish lagi setelah hanya menaikkan 25 bps pada FOMC pekan lalu. “Saya kira kenaikan bunga The Fed tinggal dua atau bahkan tersisa satu kali saja,” kata dia.
Para ekonom meyakini seiring pulihnya dunia usaha, belanja dan konsumsi masyarakat akan kembali melejit ke kisaran 3% seperti masa sebelum pandemi dan bisa mengantarkan pertumbuhan ekonomi tahun ini di atas angka 5%.
“Pertumbuhan 2023 akan lebih banyak ditopang oleh faktor domestik yaitu konsumsi rumah tangga, pemerintah dan investasi, mengungat sektor eksternal masih belum sepenuhnya pulih,” ujar Sunarsip.
(rui/aji)
