Perusahaan berkode saham FCX di New York Stock Exchange (NYSE) itu mengeklaim pembangunan smelter Manyar di Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas mengolah mengolah sekitar 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun telah mencapai progres konstruksi sebesar 75% saat ini.
Adapun, pembangunan smelter tersebut diperkirakan menelan biaya US$3 miliar, termasuk US$2,8 miliar untuk kontrak konstruksi (tidak termasuk kapitasi bunga, biaya pemilik, dan commissioning), serta US$0,2 miliar untuk investasi di pabrik desalinisasi.
“Konstruksi diharapkan selesai pada pertengahan 2024 diikuti dengan commissioning fasilitas dan jadwal ramp-up hingga akhir tahun 2024,” papar Freeport.
Di sisi lain, perluasan kapasitas PT Smelting sebesar 30% menjadi 1,3 juta metrik ton konsentrat tembaga per tahun diharapkan selesai pada akhir 2023. PTFI diklaim mendanai biaya perluasan tersebut dengan nilai sekitar US$250 juta.
Pendanaan didapat melalui pinjaman yang akan dikonversi menjadi ekuitas dan meningkatkan kepemilikan PTFI di PT Smelting menjadi kepemilikan mayoritas, yang diharapkan terjadi pada 2024.
Sementara itu, proyek pemurnian logam mulia atau precious metals refinery (PMR) juga sedang dibangun untuk mengolah emas dan perak dari smelter Manyar dan PT Smelting. Konstruksi sedang berlangsung dengan commissioning diharapkan selama 2024 dengan perkiraan biaya US$525 juta.
Denda Keterlambatan Smelter
Lebih lanjut, perusahaan menyatakan pada 2018 PTFI setuju untuk memperluas kapasitas smelter guna memproses semua konsentrat tembaganya di Indonesia. Namun, hingga saat ini proyek fasilitas pemurnian tersebut tercatat tidak kunjung mendekati rampung.
Sebagaimana dikutip dalam Catatan 12 Formulir 10-K FCX 2022 laporan Freeport-McMorran, pada Maret 2022, PTFI membayar denda administrasi kepada Pemerintah Indonesia sebesar US$57 juta (termasuk biaya sebesar US$41 juta yang dicatat pada kuartal I-2022) terkait keterlambatan itu.
Pada Mei 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan keputusan yang menetapkan formula revisi denda administrasi untuk keterlambatan pembangunan smelter, dengan mempertimbangkan tunjangan untuk penundaan akibat pandemi sebagaimana diverifikasi oleh pihak ketiga.
Pada pertengahan Juli 2023, PTFI menyerahkan perhitungan terverifikasi pihak ketiganya, yang menghasilkan akrual untuk potensi denda administrasi US$55 juta dari Agustus 2020 hingga Januari 2022.
PTFI mengaku terus membahas pemberlakuan denda administratif ini dengan Kementerian ESDM. Berdasarkan revisi jadwal pembangunan smelter PTFI, yang diterima oleh Pemerintah Indonesia sehubungan dengan perpanjangan izin ekspor PTFI pada awal 2022, perusahaan berpendapat tidak ada denda tambahan yang harus dinilai berdasarkan keputusan tersebut.
Dalam kunjungannya ke smelter Manyar akhir Juni, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia tetap akan menyetop ekspor konsentrat tembaga pada Mei 2024 dan meminta Freeport menuntaskan proyeknya tepat waktu.
“Kalau [Freeport] selesaikan smelter-nya, berarti kita tidak lagi mengekspor tembaga mentah karena akan diolah di dalam negeri menjadi katoda tembaga,” kata Jokowi.
Sebelumnya, pemerintah harus menunda rencananya untuk larangan ekspor beberapa kali karena unit lokal PTFI terus mencari perpanjangan untuk pabrik peleburan yang dimulai pada 2021.
(wdh)
