Presiden Joko Widodo memiliki kebiasaan menetapkan tonggak infrastruktur menjelang hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Dia juga berencana merayakan hari nasional di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahun depan.
Penundaan tersebut memberikan pukulan lain bagi proyek andalan Jokowi, yang telah didera isu sengketa tanah, pembengkakan biaya, dan kecelakaan yang menyebabkan penundaan selama bertahun-tahun.
Terburu-buru untuk membuat rel berkecepatan tinggi pertama di negara itu sebelum dia mundur tahun depan dapat membahayakan keselamatan. Cacat konstruksi telah mengganggu proyek-proyek lain dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) China, termasuk retakan yang ditemukan di pembangkit listrik tenaga air di Ekuador dan Pakistan.
Analis transportasi telah mengkritik langkah operator kereta api cepat di Indonesia untuk mencari izin operasi sementara, bukan lisensi penuh yang memerlukan standar keselamatan, tenaga kerja dan pemeliharaan tertentu.
“Kita tidak boleh memaksakan penerbitan izin operasi tanpa ada jaminan keselamatan,” kata Sutanto Soehodho, pengajar transportasi di Universitas Indonesia.
(bbn)
