Untuk itu, Jahja menekankan perlu ada pelonggaran dalam pembiayaan smelter. 

Menanggapi hal itu, Ketua OJK Mahendra Siregar menuturkan bahwa otoritas tidak memberikan hambatan atau pembatasan kepada investasi di pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) karena dalam hal ini berkaitan dengan kebutuhan perekonomian dan pembangunan Indonesia.

"Akses kepada listrik yang terjangkau dan ketersediaan yang baik masih sangat diperlukan untuk menjaga perekonomian dan pembangunan berkelanjutan, komitmen kita mendorong pembangkit listrik energi terbarukan mendapat prioritas tinggi, tentu sebagiannya menggantikan PLTU ini merupakan komitmen pemerintah termasuk jasa keuangan akan memberikan dukungan yang kuat."

(krz/evs)