Deklarasi paket komplet dinilai akan menggerakkan sumber daya pemenangan baik dari partai maupun relawan dan dia berharap Anies maupun partai di koalisi bisa memahami hal tersebut.
Sementara juru bicara PKS Muhammad Kholid juga menilai lebih baik agar pengumuman cawapres tak dilakukan last minute 'menjelang pendaftaran capres' karena akan menimbulkan ketidakpastian bagi koalisi dan partai serta calon presiden sendiri.
Muhammad juga merujuk pada Tim 8 yang ditugaskan untuk membahas nama-nama yang akan diputuskan mendampingi Anies Baswedan, sehingga tidak ada alasan penundaan pengumuman cawapres itu.
"Saya kira, sejak deklarasi capres hingga saat ini sudah lebih dari 6 bulan proses pencarian cawapres. Saya kira waktu 6 bulan itu cukup untuk melakukan kajian dan pembahasan di internal koalisi," kata Muhammad Kholid saat dimintai tanggapannya.
KPU menetapkan pendaftaran capres-cawapres akan dimulai pada Oktober-November 2023 mendatang dan hari pencoblosan dilakukan pada 14 Februari 2024.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai isu cawapres di Koalisi Perubahan yang tak kunjung selesai ini menunjukkan bahwa koalisi tersebut masih rapuh.
"Yang jelas dan yang pasti, saya sih melihatnya, berdasarkan analisis saya, NasDem ini sudah mengusung Anies sebagai capres artinya Anies merujuk NasDem walaupun bukan (harus) kader NasDem," kata Ujang, Selasa pagi (8/8/2023), merujuk pada kemungkinan Anies memilih cawapres yang diajukan Nasdem.
Dia mengatakan meski pecalonan Anies maju di pilpres bisa gagal tanpa dukungan PKS dan Demokrat, hal itu tidak akan terjadi karena kecil kemungkinan dua partai itu hengkang dari koalisi kecuali sudah benar-benar tak bisa dikompromikan.
"Mungkin ya (hengkang) mungkin tidak. Tapi probabilitasnya kecil. Karena kalau hengkang, pertama, Anies enggak bisa jadi capres. Selesai, hancur KPP itu dan pecah. Ya politik serba mungkin, serba bisa, tapi kemungkinannya kecil," lanjut pendiri Indonesia Political Review (IPR) tersebut.
Sementara peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, Partai Demokrat salah kaprah perihal turunnya elektabilitas Anies karena tak juga mengumumkan sosok cawapres.
"Apakah tren penurunan elektabilitas anies baswedan dikarenakan belum ada kepastian soal bakal cawapres pendamping? Sangat mungkin bukan karena itu. Jangan-jangan itu karena kerja-kerja politik dari partai pendukung belum all out maksimal," kata Bawono lewat sambungan telepon pada Senin malam (7/8/2023).
Bawono mengatakan Koalisi Perubahan seharusnya mengoreksi diri jika tetap ingin tetap solid. "Jangan sampai koalisi perubahan ini salah melakukan identifikasi masalah. Ibarat rasa gatal di kepala tapi justru tangan digaruk," ujar dia.
Menurutnya, modal pemilih Anies Baswedan berasal dari kubu yang kecewa terhadap Prabowo Subianto karena seusai Pemilu 2019 dia menjadi menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Strateginya, menurut Bawono, adalah Anies akan diantitesiskan dengan Jokowi. Di sisi lain publik yang menyukai Jokowi masih tinggi dan approval Jokowi terhadap Prabowo menambah potensi suara untuk Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Dengan kondisi itu maka untuk merebut suara seharusnya partai koalisi mulai bekerja keras agar modal massanya bisa bertambah, jelas Bawono. .
Namun dia menaksir, isu cawapres ini tidak akan membuat PKS dan Demokrat beranjak dari koalisi.
Rayuan PDIP pada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menurut Bawono hanya basa-basi politik. Sementara PKS sebagai partai pengkritik paling lantang terhadap pemerintah juga akan sadar bahwa tak mudah merapat ke koalisi yang ada yang punya kedekatan dengan Presiden Jokowi.
"Apakah Partai Demokrat akan pindah koalisi apabila nanti AHY tidak dipilih sebagai cawapres? Partai Demokrat tidak akan ke mana-mana.. Apabila Partai Demokrat berpindah koalisi maka ia akan sekadar menjadi follower," tutupnya.
(ezr)
