Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui jika pihaknya tengah membuka opsi untuk melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada PT Waskita Karya Tbk (WSKT).
"Kami sedang duduk dengan Menteri Keuangan. Prosesnya seperti apa. Kemarin salah satu opsinya ada [untuk melakukan] PKPU, atau ada restrukturisasi total, yang ini [juga] kita dorong. Nah, ini yang kami lalui, kami coba," ujar Erick di Jakarta, Senin (7/8/2023).
Meski begitu, dia tak membeberkan soal kepastian PKPU tersebut juga dapat berlaku untuk BUMN Karya yang lain yang tengah bernasib seperti WSKT. Dia juga menyinggung soal proses PKPU PT Istaka Karya yang baru jatuh tempo pada 2023. Padahal pengajuannya sudah sejak 2013 lalu.
Sekadar catatan, WSKT mengalami gagal bayar bunga ke-12 dan pelunasan pokok atas obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022. Berdasarkan data yang dihimpun Bloomberg, BUMN Karya tersebut memiliki total utang sebesar US$8,9 juta atau Rp135,5 miliar, dengan bunga sebesar 10,75% per tahun.
Erick Thohir juga mengungkapkan alasan pembatalan PMN untuk PT Waskita Karya Tbk (WSKT) senilai Rp3 triliun.
Adapun pembatalan PMN WIKA itu berdasarkan perintah dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sesuai dengan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Privatisasi Nomor EK.5/126A/M.EKON/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Dana PMN Untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang mengharuskan kembali ke kas negara.
"Sudah disampaikan bahwa PMN itu dialihkan ke HK. Dari situ, HK itu mengambil aset yang ada di Waskita," ujarnya di Jakarta, Senin (7/8/2023).
Bukan hanya WSKT, Erick saat ini juga tengah membicarakan kemungkinan pengalihan aset PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) ke HK. Pembicaraan dilakukan bersama dengan para wakil menteri (wamen) BUMN, OJK, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pengalihan yang juga termasuk dalam bagian restrukturisasi utang BUMN Karya itu, menurut Erick, bisa mengurangi utang empat perusahaan pelat merah yang menyentuh angka Rp130 triliun per akhir kuartal pertama 2023. "Terbukti hutang Himbara untuk yang prefed Karya ini yang tadi Rp123 [triliun] itu, sekarang sudah di Rp70an [triliun]. Jadi, sudah turun. Nah, ini yang kita lagi rapikan," imbuh Erick.
(ibn/dhf)
