Nantinya, perluasan ini bakal disebar melalui 10 wilayah sebagai pelaksanan program tersebut, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi sebagai wilayah utama.
Sedangkan, Lampung, Banten, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggaran Barat (NTB) sebagai wilayah pendukung. "Jumlahnya berapa, ini sedang kami rekap," kata Gandhi.
Relokasi Stok Pangan
Pemerintah sendiri kini juga tengah mengebut pemerataan stok pangan di dalam negeri dari wilayah-wilayah dengan produksi surplus ke zona-zona defisit guna mengantisipasi risiko gangguan produksi pertanian jelang puncak El Nino pada Agustus—September.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bappanas)/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah memaksimalkan penggunaan tol laut untuk mengangkut pasokan beras dan komoditas hortikultura dari dan ke beberapa wilayah khususnya Indonesia timur.
“Kami ketat dengan jadwal dan target. NTT, Maumere dan sebagainya. Kalau kurang berasnya, kami langsung pakai tol laut. Bahkan, di Jambi tidak ada cabai, di Yogyakarta dan Magelang harga cabai mahal; kami terbangkan dari daerah lain,” kata Arief pada Senin (31/7/2023).
Dia memastikan upaya tersebut dibarengi dengan pembelian harga layak di tingkat petaani dan peternak. “Harga yang baik harus dijaga untuk memperhatikan kesejahteraan mereka, from farm to table harus diperhatikan.”
Dalam hal penjagaan stok dan harga beras, pemerintah sudah menugaskan Perum Bulog (Persero) untuk menyerap 2,4 juta ton beras yang mayoritas dari dalam negeri atau naik dari realisasi tahun lalu sebanyak 990.000 ton.
Untuk penjagaan komoditas selain beras, Arief mengatakan pemerintah telah memaksimalkan penggunaan ruang pendingin atau cold storage untuk memasok daging ayam, kerbau, dan sapi sebanyak 700.000 ton.
Namun masih ada beberapa pekerjaan rumah khususnya bagi komoditas hortikultura seperti kelompok cabai.
Komoditas hortikultura lain seperti bawang putih yang mayoritas masih diimpor juga menglami kenaikan harga menjadi US$1.200 dari sebelumnya US$800.
“Ini harus diberikan informasi agar valid, karena Presiden selalu minta agar dihitung ulang. Setiap kepala daerah juga bertanggung jawab dengan pangan di daerahnya masing-masing. Gerakan pangan murah juga terus dilakukan, dengan memindahkan stok di daerah surplus ke daerah defisit,” kata Arief.
Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena iklim El Nino akan mencapai puncak pada Agustus-September 2023. Hal ini karena itu harus diwaspadai.
(ibn/ezr)
