Tingkat upah untuk para pegawai tidak tetap juga diputuskan untuk naik. Panel penasihat Kementerian Tenaga Kerja menyetujui pada akhir Juli untuk menargetkan kenaikan rata-rata nasional upah minimum sebesar 4,3% menjadi di atas 1.000 yen atau setara Rp106.000.
Ini merupakan kenaikan tertinggi sejak kementerian membuat catatan pada tahun 1978. Menurut JPMorgan perubahan yang diharapkan dimulai pada Oktober ini akan mempengaruhi sekitar 20% tenaga kerja.
Peningkatan pendapatan menjadi pertanda baik bagi Bank Sentral Jepang karena Gubernur Kazuo Ueda mengamati tren pendapatan dengan cermat sebagai faktor kunci yang akan menentukan kemungkinan jangka panjang mencapai inflasi 2% secara berkelanjutan.
Ueda mengatakan berulang kali bahwa untuk saat ini, masih ada jenjang yang cukup jauh untuk mencapai tujuan itu. Ia menyiratkan bahwa untuk sementara waktu bank sentral akan mempertahankan sikap akomodatif.
Rekomendasi kenaikan gaji pegawai negeri di Jepang tahun ini fokus pada peningkatan gaji untuk karyawan berusia muda, seperti usul menaikkan gaji awal sekitar 8% bagi mereka yang mulai bekerja setelah lulus SMA dan 6% bagi lulusan dari universitas.
Pemerintah juga menyarankan untuk merevisi undang-undang yang memungkinkan lebih banyak karyawan bisa mengambil cuti tiga hari per minggu, bukan hanya untuk mereka yang memiliki kebutuhan terkait masalah perawatan anak atau perawatan orang tua.
Kementerian Keuangan Jepang memperkirakan rekomendasi gaji bagi sektor publik berlaku untuk sekitar 282.000 karyawan, dan dapat mengakibatkan beban keuangan tambahan sekitar 172 miliar yen.
Rencananya, pemerintah akan mengajukan usulan perubahan pada masa sidang Diet, parlemen nasional Jepang, berikut.
(bbn)
