Katarina Hoije - Bloomberg News
Bloomberg, Junta Niger menutup sebagian wilayah udara dengan memperingatkan adanya serangan "kekuatan asing" menyusul tenggat waktu yang sudah berlalu pada Minggu (06/08/2023) untuk mengembalikan posisi Presiden Mohamed Bazoum yang digulingkan.
Batas waktu, yang diberlakukan oleh tetangga Afrika Barat itu, mengancam adanya intervensi, meski belum ada tanda-tanda aksi militer. Namun, para pemimpin kudeta mengatakan, tindakan terhadap mereka sedang berlangsung.
"Perencanaan perang ini telah dilakukan," kata juru bicara junta Amadou Abdramane di stasiun televisi negara Tele Sahel. “Pengerahan pasukan untuk berpartisipasi dalam perang ini telah dimulai di dua negara di Afrika tengah.”
Meski demikian ia tidak memberikan detail lebih lanjut.
Niger pada hari Minggu mengatakan telah menutup wilayah udaranya untuk penerbangan internasional kecuali beberapa negara termasuk Aljazair, Burkina Faso, Mali, Libya dan Chad yang menentang intervensi militer.
“Setiap negara yang mengarahkan aksi militer terhadap Niger akan dianggap pro-perang,” kata Abdramane.
Kepala pertahanan Afrika Barat menyetujui rencana intervensi militer potensial di Abuja pada Jumat lalu setelah pertemuan tiga hari pejabat pertahanan regional.
Junta yang merebut kekuasaan dalam kudeta 26 Juli telah menolak semua seruan untuk memulihkan demokrasi dan memperingatkan soal campur tangan asing. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di ibu kota, Niamey pada hari Minggu, untuk mendukung para pemimpin kudeta.
Niger adalah sekutu internasional utama dalam perang melawan jihadis yang telah membunuh ribuan orang dan membuat jutaan orang mengungsi di seluruh kawasan selama dekade terakhir.
Kudeta menciptakan sabuk negara-negara yang dikelola militer yang membentang dari Samudra Atlantik ke Laut Merah. Bayak dari negara-negara kurang bersahabat dengan Barat ketimbang dengan Rusia, yang telah membuat terobosan di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir melalui kehadiran Wagner Group.
Pemerintah AS telah menghentikan program bantuan asing tertentu yang menguntungkan pemerintah Niger, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pekan lalu.
(bbn)
