Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak melakukan sejumlah reformasi pada mekanisme atau tata cara pembayaran pajak. Menurut dia, masyarakat seharusnya mudah atau tak mengalami kesulitan karena harus berhadapan dengan prosedur rumit dalam pembayaran pajak.

"Harus sama mudahnya atau lebih mudah dari beli pulsa untuk telepon," kata Sri Mulyani dalam acara kampanye Spectaxcular di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (6/8/2023).

Dia mengatakan, pada saat ini DJP telah memulai sejumlah kebijakan untuk mempermudah pembayaran pajak. Salah satunya, kata dia, adalah pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Ke depannya, menurut dia, masyarakat tak perlu lagi melakukan pendaftaran diri untuk membuat NPWP. Hal ini bisa memangkas sejumlah prosedur untuk pembayaran pajak.

Sistem pembayaran pajak yang mudah, kata Sri Mulyani, juga bisa mengikis anggapan masyarakat tentang pajak sebagai sesuatu yang mengerikan dan rumik. Pajak harus dipahami sebagai kewajiban sebagai bagian dari bangsa.