“Faktor-faktor lain yang relevan di antaranya adalah tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis. Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan,” tambah Fadjar.
Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Pertamina untuk segera mengklarifikasi pemberitaan terkait gaji yang diterima Ahok sebagai Komisaris Utama mencapai Rp8,3 miliar. Isu tersebut belakangan tengah ramai dibahas di media sosial dan media massa.
“Kalau berita ini benar, maka sungguh ironis sekali, dan ini menjadi bahan ejekan publik. Apalagi Dirut Pertamina baru saja menyatakan, bahwa tahun lalu Pertamina mencapai keuntungan terbesar sepanjang sejarah. Sesuai konstitusi, kekayaan alam yang dikuasai negara harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran segelintir orang, para pengurus BUMN Migas,” ujar Mulyanto, medio pekan.
Politisi dari Fraksi PKS ini juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit anggaran Pertamina, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
"Jangan sampai penerimaan negara dari sumber daya alam dinikmati dan menjadi bancakan segelintir penguasa. Ini melukai rasa keadilan kita, di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon 3 kg bersubsidi dan harga BBM yang kembali naik,” tegas Mulyanto.
(wdh)
