Salah satu negara bagian AS, Montana, bahkan akan memberlakukan undang undang yang melarang pengunduhan TikTok oleh masyarakat umum mulai 2024.
Sementara India dan Taiwan telah memberlakukan larangan itu sejak 2020.
Uni Eropa juga melakukan pelarangan yang sama pada 2023. Sekitar 32 ribu pegawai pada 27 negara terdampak kebijakan tersebut. Presiden Dewan Keuangan Kanada Mona Fortier mengumumkan pada Februari 2023 bahwa TikTok akan secara otomatis dihapus dan diblokir dari perangkat seluler yang diberikan oleh pemerintah.
"Menyusul peninjauan terhadap TikTok, Chief Information Officer (CIO) Kanada memutuskan bahwa aplikasi tersebut memiliki tingkat risiko yang tidak dapat diterima terkait dengan privasi dan keamanan," kata Fortier dalam sebuah pernyataan.
Inggris juga melarang penggunaan aplikasi TikTok di telepon seluler pegawai pemerintah dengan risiko keamanan data. Keputusan itu dibuat menyusul tinjauan yang ditugaskan oleh Perdana Menteri Rishi Sunak yang menyimpulkan bahwa "mungkin ada risiko seputar seberapa sensitif data pemerintah diakses dan digunakan oleh platform tertentu," kata Sekretaris Kantor Kabinet Oliver Dowden pada Maret 2023.
Masih pada bulan yang sama dengan Inggris, Belanda juga melarang penggunaan aplikasi tersebut untuk para pejabat pemerintahan. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis kala itu, pemerintah Belanda menilai adanya bahaya dari aplikasi buatan perusahaan yang berbasis di negara-negara dengan 'program siber ofensif'. Pemerintah menilai hal tersebut meningkatkan risiko spionase.
Menambah daftar baru-baru ini, Senegal melakukan suspensi terhadap TikTok di semua jaringan operator ponsel karena khawatir platform media sosial ini digunakan untuk memicu protes dengan kekerasan.
Aplikasi ini telah menjadi alat untuk menyebarkan "pesan kebencian dan subversif" oleh individu "yang mengancam ketidakstabilan negara," Menteri Komunikasi, Telekomunikasi dan Ekonomi Digital Moussa Bocar Thiam mengatakan dalam sebuah pernyataan di ibukota, Dakar, Rabu (2/8/2023).
(bbn)
