Berkurangnya luas IKN berkaitan wilayah permukiman yang berbatasan langsung dengan kawasan pengelolaan terpadu bagi habitat pesut, serta flora dan fauna di sekitar Pulau Balang.
Perubahan lain yang diusulkan dalam revisi UU IKN tersebut juga mencakup Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, Barang Milik Otorita, dan Pembiayaan. Kewenangan khusus, pengisian JPT Pratama non-PNS di Otorita IKN, penyelenggaraan perumahan hingga jaminan keberlanjutan dan Pemantauan dan Peninjauan juga akan mengalami perubahan.
Menurut Dhony ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan dan pemindahan IKN, salah satunya yakni pemenuhan hak masyarakat lokal atas tempat tinggal serta upaya memprioritaskan peningkatan kualitas SDM lokal melalui pendidikan.
Lebih lanjut, pembangunan dan pemindahan IKN diharapkan mampu mewujudkan peran Kalimantan Timur untuk pemerataan pembangunan Indonesia. “Nusantara sudah digambarkan oleh Presiden, tanah air seluruh Indonesia disatukan dalam satu gentong, dan itulah Nusantara. Kesempatan, semua ada, bagaimana SDM dari seluruh Indonesia bisa masuk ke dalamnya,” jelas Dhony.
(evs)
