Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden RI Joko 'Jokowi' Widodo menegaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memberi perhatian lebih jauh terkait industri jasa keuangan di Indonesia agar praktik 'goreng' saham tidak terjadi sehingga merugikan masyarakat banyak.

Jokowi menekankan pentingnya seluruh lembaga keuangan memperhatikan mulai dari makro dan mikro, dengan tingkat kehati-hatian dan mendetail karena saat ini perlindungan terhadap masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan. Ia pun berpesan agar kasus yang menimpa biliuner India, Gautam Adani, tidak terjadi di Indonesia.

"Ada peristiwa besar Adani di India, hanya 1 perusahaan Adani yang mikro kehilangan $120 miliar, apabila dirupiahkan Rp1,800 triliun. Sehingga hati-hati pengawasan jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan Rp1,800 triliun, itu seperempat PDB dunia hilang, padahal kondisi makro bagus," ujarnya pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 OJK, Senin (6/2/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta kepada OJK untuk mengawasi industri asuransi, pinjaman online, dan investasi secara intensif. Ia tidak ingin kasus besar di industri keuangan terjadi lagi seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Indosurya, Wanaartha dan lainnya.

"Sudah ada pelaporan puluhan sejak 2020 sampai sekarang 2023 belum tuntas, industri keuangan ini yang kita bangun adalah trust. Kalau sudah kehilangan itu, sulit membangun kembali dan saya yakin OJK bisa."

Sebagai informasi, Gautam Adani yang juga salah satu orang terkaya di dunia, kehilangan harta dalam waktu singkat, tidak hanya itu Indonesia juga mengalami kasus perkara KSP Indosurya dengan estimasi total kerugian mencapai Rp 106 triliun dari 23 ribu korban dan menjadi kasus penipuan terbesar di RI.