Bloomberg Technoz, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan, pihaknya telah membekukan atau memblokir sekitar 27.000 produk di e-Katalog yang memfasilitasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, sejak periode Juli 2022 hingga Juli 2023.

Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo mengatakan, dari total jumlah tersebut,  sebanyak 16.000 diantaranya terindikasi rmerupakan barang impor atau yang dinilai bisa dipenuhi dari produk dalam negeri (PDN).

"Dari total 27 ribu, yang 16 ribu itu tadi produk impor yang kami duga sudah substitusi PDN. Nah yang tadi [itu kan kayak bohong-bohong. Maaf, kayak nipu-nipu, itu di sisanya," kata Yulianto saat ditemui di sela acara Temu Bisnis ICEF 2023 di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Dia mengatakan, mayoritas produk yang bisa di substitusi melalui PDN tersebut merupakan produk alat kesehatan. Dia juga menemukan beberapa modus pedagang barang impor tersebut telah melabeli atau menggunakan perusahaan berasal dari Indonesia.

Sebelummya, Pemerintah memang ingin menekan belanja impor pada kementerian dan lembaga negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya juga pernah meminta LKPP untuk memaksimalkan K/L belanja produk dalam negeri hingga 95%, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo 'Jokowi'.