Meski demikian, pasukan keamanan Myanmar sempat menggeledah kantor pusat perusahaan minyak dan gas milik negara Myanmar Oil and Gas Enterprise. Mereka memeriksa lebih dari selusin staf perusahaan yang berada di bawah pengawasan Myo tersebut.
Penggeledahan tersebut kabarnya berkaitan dengan informasi kebocoran dokumen-dokumen yang menunjukkan junta militer telah membuka akun-akun bank palsu. Media lokal melaporkan, hal itu dilakukan agar Junta Myanmar bisa menghindari sejumlah sanksi.
Keputusan Junta Myanmar memperpanjang status darurat dan penguasaan total pemerintahan semakin memupuskan harapan terjadinya pemilihan umum tahun ini. Padahal Junta berjanji akan menggelar pemilu untuk memilih pemerintahan definitif, Agustus ini.
Junta Myanmar memang kembali berkuasa usai melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Win Myint dan Aung San Suu Kyi, Februari 2021. Selain mengambil alih kekuasaan, militer juga menangkap, menahan dan mendakwa dua mantan pemimpin negara tersebut.
(bbn)
