Bloomberg Technoz, Jakarta – Keteguhan pemerintah untuk memprioritaskan serapan beras dari dalam negeri di tengah stok Perum Bulog (Persero) yang kian mengkhawatirkan ditengarai lebih dipicu oleh salah perhitungan kebijakan impor komoditas pangan paling pokok di Indonesia itu.

Per 1 Agustus 2023, cadangan beras kuantum di Bulog mencapai 823.000 ton. Dari pasok tersebut, cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 756.000 ton, tetapi yang berasal dari serapan dalam negeri hanya sebanyak 223.000 ton, sedangkan sisanya sisa impor. Di sisi lain, untuk kebutuhan bantuan sosial (bansos) pangan saja, Bulog harus mengeluarkan minimal 600.000 ton stok berasnya.

Dalam kaitan itu, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan keputusan pemerintah memberikan alokasi impor beras sebanyak 2 juta ton kepada Bulog pada tahun ini adalah sebuah miskalkulasi.

“Jadi gini, impor itu memang sudah diputuskan, tetapi keputusan tersebut salah waktu dan salah jumlah. Kenapa? Karena keputusan impor beras 2023 diambil pada Maret, saat kita tidak memiliki data [neraca beras prapanen] apapun. Semestinya keputusan impor itu ditetapkan pada Agustus [saat data produksi nasional sudah faktual]. Ini masalah timing,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (3/8/2023).

Belum lagi, kata Dwi, pada medio Juni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menambah inisiatif rencana impor beras dari India sebanyak 1 juta ton. Dwi menilai dari segi waktu maupun volume, inisiatif tersebut tidak tepat sasaran. Terlebih, negara eksportir beras terbesar dunia itu saat ini juga sudah mengekang pengapalan sebagian besar varietas serealianya.