Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan nilai transaksi Kartu Kredit Pemerintahan atau KKP telah mencapai Rp427 miliar hingga kuartal II 2023, atau mengalami peningkatan sekitar 80% dibandingkan dengan nilai transaksi pada kuartal II tahun lalu yang sebesar Rp 237 miliar.

Dengan melihat lonjakan tersebut, Sri Mulyani optimis, nilai transaksi KKP akan melampaui Rp 753 miliar sepanjang tahun ini.

"Kita optimis bahwa tahun 2023 ini akan terus lebih tinggi dari penggunaan KKP dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp753 miliar," ujar Sri Mulyani di sela acara Pembukaan Business Matching Tahap VI dan ICEF 2023, Kamis (3/8/2023).

Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk pembayaran dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, pemerintah di lingkungan satuan kerja pemerintah pusat.

"Dengan menggunakan kartu kredit tentu kita bisa lebih akuntabel dan bersifat akurat, serta tepat waktu dalam melakukan monitoring penggunaan anggaran belanja pemerintah," tuturnya.