“Kita berharap masing-masing daerah ini menjalankan kewajibannya seperti yang diatur di Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017. Jadi saya sama Pak Mendagri sudah bersepakat untuk melakukan semacam rakor (rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah,” ujarnya.

Pemerintah berharap perbaikan tata kelola penempatan PMI yang dilakukan pemerintah tersebut akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi PMI.

Diketahui isu PMI beberapa kali menjadi hal yang ditekankan oleh Presiden Jokowi terutama ketika bertemu pemimpin ASEAN. Belum lama ini saat berkunjung ke Malaysia, Jokowi juga membahas hal tersebut dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim. Presiden meminta agar negara tujuan PMI juga bisa lebih memperhatikan nasib para pekerja migran.

(ezr)