Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak PT Pertamina Persero untuk segera mengklarifikasi pemberitaan terkait gaji yang diterima Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama mencapai Rp8,3 miliar. Isu tersebut belakangan tengah ramai dibahas di media sosial dan media massa.

“Kalau berita ini benar, maka sungguh ironis sekali. Dan ini menjadi bahan ejekan publik. Apalagi Dirut Pertamina baru saja menyatakan, bahwa tahun lalu (2022) Pertamina mencapai keuntungan terbesar sepanjang sejarah. Sesuai konstitusi, kekayaan alam yang dikuasai negara harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran segelintir orang, para pengurus BUMN Migas,” ujar Mulyanto dilansir dari laman DPR, Rabu (2/8).

Politisi dari Fraksi PKS ini juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit anggaran Pertamina, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

"Jangan sampai penerimaan negara dari sumber daya alam dinikmati dan menjadi bancakan segelintir penguasa. Ini melukai rasa keadilan kita, di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon 3 kg bersubsidi dan harga BBM yang kembali naik,” tegas Mulyanto.

 Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari terakhir pemberitaan media massa diramaikan dengan berita Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang masih dijabat oleh Basuki Tjahja Purnama berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.