Pemutihan yang berulang dapat membuat terumbu karang tidak dapat pulih dari bahaya dan bisa menyebabkan kerusakan permanen dalam skala besar. Misi pemantau PBB yang dikirim untuk memeriksa terumbu karang pada Maert 2022 menemukan bahwa upaya yang dilakukan untuk melindungi situs tersebut tidak cukup dan merekomendasikannya masuk daftar "terancam punah".
Menteri Lingkungan Australia Tanya Pilbersek mengatakan pada Selasa (1/8/2023) bahwa dia menyambut baik keputusan UNESCO. Pilbersek menambahkan bahwa keputusan itu adalah hasil dari perubahan kebijakan di bawah pemerintahan kiri tengah Partai Buruh. Setelah menjabat tahun lalu, Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese telah bergerak untuk memperkuat upaya Australia menghadapi perubahan iklim, termasuk mengatur pengurangan emisi sebesar 43% pada tahun 2030 dari level 2005.
Akan tetapi, Partai Hijau Australia (Australian Greens) mengatakan masih banyak yang harus dilakukan untuk melindungi terumbu karang. Senator Partai Hijau Larissa Waters mengatakan jika pemerintah serius dalam mengurangi emisi karbon dan lautan yang lebih hangat, Pilbersek perlu menyetujui proyek bahan bakar fosil baru, termasuk perluasan tambang batu bara.
(bbn)
