Bloomberg Technoz, Jakarta - Upaya pemerintah memberikan insentif fiskal serta merevisi syarat stimulus pembelian kendaraaan listrik guna mempercepat adopsi electric vehicle (EV) di dalam negeri dinilai kurang signifkan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira mengatakan bahwa upaya pemerintah tersebut tak cukup untuk mendorong relokasi pembangunan pabrik kendaraan listrik di Indonesia. Sebuah upaya yang tengah dikebut pemerintah Indonesia untuk menyaingi pasar kendaraan listrik di Malaysia.

Dia menilai, meskipun saat ini pemerintah telah mengupayakan kawasan industri terpadu untuk perakitan barang penunjang Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), namun ketersediaan pembiayaan domestik dan rantai pasok bahan bakunya masih belum terbentuk.

"Jadi ada integrasi rantai pasok yang belum terbentuk. Karena bicara pabrik mobil listrik tidak bisa hanya soal hilir perakitan melainkan dari hulunya harus disambungkan," ujar Bhima saat dihubungi Bloomberg Technoz, Selasa (1/8/2023).

Dalam mendukung produksi ekosistem kendaraan EV, Bhima juga mengatakan jika Indonesia saat ini masih belum mempunyai integrasi industri yang matang.