Afri adalah satu dari 11 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK di Cilangkap dan Bekasi, 25 Juli lalu. Dalam operasi tersebut penyidik menyita uang tunai senilai Rp999,7 juta.
Uang itu diduga suap berupa 10% dari nilai proyek peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar. KPK pun menemukan cek dan bukti transaksi digital hingga Rp4,1 miliar yang juga diduga sebagai fee dari pengusaha pada proyek lainnya di Basarnas.
Dalam kasus ini, KPK juga sudah menetapkan status tersangka dan menahan tiga pihak swasta yaitu Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS), Mulsunadi Gunawan; Dirut MGCS, Marilya; dan Dirut PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil.
Menurut Agung, Afri mengaku sempat bertemu empat kali dengan pemberi suap yaitu Marilya. Tiga kali pertemuan berlangsung di Kantor Basarnas, sedangkan satu pertemuan lain di salah satu bank di kawasan Mabes TNI Cilangkap.
Afri juga mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan atas perintah dari Henri pada 20 Juli 2023. Menurut dia, setiap perusahaan yang memenangkan tender di Basarnas wajib memberikan sejumlah uang sebagai bentuk pembagian keuntungan atau profit sharing.
"ABC menerima sejumlah uang seperti tersebut dari Saudari Marilya atas perintah Kabasarnas," kata Agung.
Dia pun mengklaim akan memeriksa dugaan aliran dana komando atau profit sharing pada proyek-proyek lain di Basarnas dan Puspom TNI akan mengikuti laporan polisi dan KPK bahwa soal dugaan praktek suap tersebut berlangsung sejak 2021 hingga 2023.
KPK juga mengendus praktek serupa pada proyek pengadaan public safety diving equipment senilai Rp17, 4 miliar dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha dengan nilai kontrak Rp89,9 Miliar. Selama periode tersebut, Afri diduga mengumpulkan dana komando untuk Henri hingga Rp88,3 miliar.
(frg)
