Bloomberg Technoz, Jakarta - Menyusul animo masyarakat pemodal yang luar biasa terhadap penawaran Saving Bond Ritel (SBR) seri 012, pemerintah menaikkan kuota penerbitan hingga dua kali, sampai Rp 20 triliun. Angka itu dua kali lipat dari target penerbitan awal yang ditetapkan ketika masa penawaran dibuka mulai 19 Januari lalu.

Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan RI Deni Ridwan menjelaskan, pemerintah sebenarnya sudah mengerek kuota penerbitan SBR012 dari Rp 10 triliun menjadi Rp 15 triliun pada Jumat 27 Januari lalu. Namun, hanya dalam hitungan hari, pemesanan yang masuk melalui 29 mitra distribusi SBR012 sudah melampaui kuota baru itu. Alhasil, pemerintah mengerek lagi kuota penerbitan. "Kami naikkan jadi Rp 20 triliun," kata Deni kepada Bloomberg Technoz, Jumat (3/2/2023).

Sampai Jumat, 3 Februari pukul 10.30 WIB, total pemesanan untuk SBR012-T2 dan SBR012-T4 telah mencapai Rp 16,1 triliun. Dengan kuota penerbitan yang dinaikkan lagi, maka sisa kuota kini tinggal Rp 3,9 triliun. "Kami naikkan kuota pemesanan secara bertahap sampai batas tertentu sesuai strategi pembiayaan pemerintah," jelas Deni.

SBR012 menjadi obligasi negara ritel pertama yang diterbitkan oleh pemerintah pada 2023. Masih ada 7 jadwal penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel yang direncanakan oleh pemerintah untuk tahun ini. Deni menilai, animo tinggi yang terlihat dari penerbitan SBR012 ini tidak terlepas dari fitur-fitur yang ditawarkan dalam obligasi tabungan tersebut.

Misalnya, sifat investasinya cukup aman karena penerbitnya adalah negara. Lalu, ini adalah investasi yang memberi pendapatan tetap di mana kupon atau keuntungan obligasi akan dibayarkan setiap bulan. Itu menjadi pendapatan pasif bagi investor. Lalu, fitur kupon yang diterapkan dengan skema floating with floor. Skema kupon ini memberi kepastian kupon minimal yang diterima oleh investor tapi tetap membuka peluang kenaikan kupon saat bunga acuan Bank Indonesia naik. Terakhir, menurut Deni, daya tarik SBR012 ada pada fitur early redemption atau pencairan lebih awal sebelum jatuh tempo sebesar maksimal 50% dari nilai total investasi.