Logo Bloomberg Technoz

Wakil Ketua KPK Joanis Tanak pun mewakili pimpinan lembaga menyatakan maaf kepada masyarakat. Dia juga menyebut lembaganya khilaf dalam penetapan status tersangka dan penahanan perwira TNI.

"Kalau itu [koordinasi] dilakukan, rampung," kata Jokowi.

Padahal, Afri terbukti menerima uang tunai yang diduga setara 10% dari tender proyek peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar.

Berdasarkan pemeriksaan, dia juga diduga mendapat suap Rp4,1 miliar dari proyek pengadaan public safety diving equipment senilai Rp17, 4 miliar dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha dengan nilai kontrak Rp89,9 Miliar.

KPK bahkan menemukan indikasi Henri sebagai Kepala Basarnas dan Afri mendapatkan fee hingga Rp88,3 miliar pada periode 2021-2023. Semuanya berasal dari setoran swasta yang ingin menang dalam tender di Basarnas.

Penanganan kasus korupsi perwira tinggi di Puspom TNI justru menimbulkan pertanyaan. Hal ini merujuk pada penanganan kasus korupsi pengadaan Helikopter AgustaWestland atau AW-101. Dalam kasus tersebut, KPK menyidik peran para pengusaha swasta yang terlibat dalam mark up harga helikopter dari Rp514 menjadi Rp738 miliar.

Sedangkan, Puspom TNI memeriksa dan menangani sejumlah anggota TNI yang diduga terlibat, termasuk Marsekal Pertama Fachry Adamy yang menjadi pejabat pembuat komitmen proyek tersebut. Proses pemeriksaan para tersangka tersebut berjalan seiringan.

Meski demikian, Puspom TNI justru mengeluarkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan terhadap lima perwira TNI yang terlibat dalam proyek tersebut. 

Padahal, KPK berhasil menyeret para tersangka swasta ke pengadilan. Hakim pun menyatakan mereka bersalah dengan memberikan vonis penjara dan denda.

Jokowi mengklaim akan melakukan evaluasi tentang keberadaan perwira TNI pada jabatan sipil strategis. Akan tetapi, ini bukan hanya dalam rangka mencegah sulitnya penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Kita akan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai posisi-posisi strategis terjadi korupsi," kata dia.

(frg/wep)

No more pages