Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, polemik penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto hanya masalah koordinasi. Dia pun meminta setiap instasi lebih baik menjalankan kewenangan masing-masing sesuai aturan.

"Masalah koordinasi saja. Yang harus dilakukan semua instansi sesuai kewenangan masing-masing sesuai aturan," kata Jokowi seperti dilansir Sekretariat Presiden, Senin (31/7/2023).

Polemik KPK dan TNI terjadi usai Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI menyambangi gedung lembaga antirasuah tersebut, pekan lalu. TNI menyatakan keberatan usai Pimpinan KPK mengumumkan status Henri dan Afri sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Badan SAR Nasional (Basarnas).

Mereka juga mempersoalkan keberadaan Afri yang berada di dalam tahanan KPK. Sebelumnya, penyidik KPK memang menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Bekasi. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Afri yang menerima uang tunai senilai Rp999,7 juta dari dua pengusaha swasta.

TNI mengklaim, penyelidikan dan penyidikan anggota militer aktif seharusnya diserahkan kepada Puspom TNI. Hal ini termasuk keputusan penetapan status tersangka, penahanan, dan pemeriksaan. KPK tetap terlibat namun hanya dalam koordinasi dan informasi.