Selain itu, Basarnas juga memiliki proyek pengadaan public safety diving equipment senilai Rp17, 4 miliar dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha dengan nilai kontrak Rp89,9 Miliar. KPK menduga proyek tersebut berkaitan dengan suap senilai Rp4,1 miliar yang dikirim para pengusaha melalui aplikasi setoran bank.

"Tim penyidik segera lakukan pemeriksaan. Kami  pastikan hak-hak tersangka dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana para tersangka KPK lainnya," kata Ali Fikri.

Dalam konferensi pers, KPK sebenarnya menduga Henri dan Koordinator Staf Administrasi Kabasarnas, Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto telah menerima suap yang lebih besar. Dua anggota TNI ini diduga mendapat fee hingga RP88,3 miliar pada periode 2021-2023.

Meski demikian, KPK kemudian merevisi status Henri dan Afri dari daftar tersangka. Lembaga antirasuah tersebut menyerahkan pemeriksaan dan penetapan status kedua perwira tersebut kepada Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI. 

(frg)