Selain itu, dia juga meminta Pertamina menegaskan aturan distribus gas bersubsidi. Pertamina didesak mampu memastikan seluruh pembeli LPG 3 Kg memenuhi syarat menerima subsidi. Masyarakat dengan penghasilan cukup, restoran, hotel, dan usaha lainnya bisa membeli gas umum.
Parta sendiri bersama Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati sempat meninjau sejumlah pangkalan distribusi LPG 3 KG di Denpasar, Bali, Minggu (30/7/2023). DPR memang berulang kali melontarkan kritik krisis stok dan penyelewengan distribusi gas subsidi. Bahkan, mereka berniat memanggil dan memeriksa Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir usai reses.
Berdasarkan tinjauan di lapangan, kata dia, stok LPG 3 Kg di agen dan pangkalan dalam kondisi yang cukup. Akan tetapi, distribusi atau pembeliannya yang penuh masalah sehingga seolah kekurangan stok.
"Sesungguhnya kuota ada, tapi pengambilannya yang tidak tertib karena ada persoalan kekhawatiran akan tidak adanya gas. Intinya (warga) jangan panik dan jangan mengambil lebih," kata dia.
(frg)
