Saat ini sudah ada enam bengkel terdaftar dan terverifikasi dengan aturan Kementerian Perhubungan.
Kemudian, Kementerian ESDM akan melakukan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, dalam kesepakatan pendanaan.
“Kita sedang melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk menangani bagaimana motor yang sedang dipakai lalu dilakukan konversi ketika dijual, apakah ini ada nilainya atau tidak. Ini sedang kami kembangkan pola tersebut,” jelas Dadan.
Program konversi merupakan kegiatan konkrit program transisi energi dalam mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia di tahun 2060 atau lebih cepat.
Melalui program konversi, motor yang sebelumnya mengonsumsi Pertalite bersubsidi atau BBM lainnya berubah menggunakan listrik tanpa subsidi. Selain itu, yang sebelumnya mengeluarkan emisi CO2 berubah menjadi tanpa emisi, sekaligus dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menangani perubahan iklim global.
Diketahui pemerintah menargetkan penyaluran insentif terhadap 200.000 unit motor listrik baru dan konversi pada 2023, dan tahun depan 600.000 motor listrik baru dan 150.000 motor konversi.
Nilai anggaran yang sudah disiapkan pada dua tahun tersebut masing-masing Rp1,75 triliun dan Rp55,25 triliun.
(wep)
