Bloomberg Technoz, Jakarta - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) Prabowo turut angkat bicara soal pendidikan Indonesia. Dia menyinggung soal program pendidikan di bawah era pemerintahan Presiden Jokowi di Indonesia.
Prabowo menilai, bidang pendidikan yang berlangsung selama ini telah berada dijalur yang benar. Meski demikian, ia juga tak menampik jika program pendidikan Indonesia masih membutuhkan sejumlah perbaikan.
"Saya kira [pendidikan] kita [saat ini sudah] di arah yang benar. Tentunya kita harus terus lihat kekurangan-kekurangan, dan kita harus cari cara-cara untuk memperbaikinya," ujarnya di sela acara Festival Belajaraya 2023 di Jakarta, Sabtu (29/7/2023).
Menteri Pertahanan (Menhan) kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo 'Jokowi' itupun lantas mengatakan jika pendidikan adalah kunci dari kebangkitan bangsa. "Jadi saya kira itu, kita terus harus investasi di bidang pendidikan. Kita harus perbaiki, kita harus bantu guru-guru untuk jadi lebih capable, lebih hebat," ujarnya melanjutkan.
Untuk meningkatkan pendidikan itu, lanjutnya, pemerintah juga mesti memperbaiki daya saing dan ketahanan ekonomi nasional.
"Supaya rakyat kita, terutama lapisan yang paling bawah harus dibantu untuk bangkit supaya anak-anak kita cukup gizi, ibu-ibunya cukup gizi, supaya mereka nanti berkembang jadi anak-anak bangsa yang cerdas, yang kuat,"
Anies Singgung PPDB
Sementara itu, Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan juga sempat menyinggung soal sistem pendidikan Indonesia. Dia menyinggung soal polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sempat mencuat belakangan ini.
Menurutnya, masalah dari PPDB tersebut adalah karena jumlah kursi yang tidak sesuai dengan jumlah siswa.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu juga mengatakan, dalam merumuskan kebijakan program pendidikan, pemerintah dinilai seringkali tak melibatkan para pegiat-pegiat pendidikan yang dinilai mempunyai peran penting.
"Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program. Lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pemegang kewenangan? Pemerintah. Wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah. Lalu mereka menganggap itu wilayahnya pemerintah saja," ujar Anies di sela acara Festival Belajaraya 2023 di kawasan Jakarta, Sabtu (29/7/2023).
Selain soal pendidikan yang terkesan monopoli, Anies juga menyinggung tentang kurangnya gagasan dalam pendidikan di negeri ini. Dia mengatakan bahwa dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia, pemerintah hanya memiliki modal fiskal dan kekuatan otoritas saja tetapi tak punya gagasan.
(ibn/dba)
