Bloomberg Technoz, Jakarta - Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyebut bahwa pendidikan acap kali dimonopoli oleh pemerintah. 

Pasalnya, dalam merumuskan kebijakan program pendidikan, pemerintah menurutnya sering kali tak melibatkan para pegiat pendidikan yang dinilai mempunyai peran penting.

"Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program. Lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pemegang kewenangan? Pemerintah. Wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah. Lalu mereka menganggap itu wilayahnya pemerintah saja," ujar Anies di acara Ngobrol Publik Festival Belajaraya 2023 di kawasan Jakarta, Sabtu (29/7/2023).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sempat di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo itu menilai, pemerintah selama ini menganggap pendidikan hanya sebatas program bukan gerakan.

"Kalau pendidikan sebagai gerakan maka tanggung jawab terlibat di dalam pendidikan itu dimiliki oleh semua dan pemerintah itu memberikan ruang kepada siapapun yang terlibat dari kegiatan pendidikan untuk terlibat. Jadi sekolah kita membuka ruang kepada masyarakat untuk datang terlibat," ujarnya.