“Dengan PP ini, anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum berlakunya UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dan anak yang lahir di negara ius soli dapat memperoleh kewarganegaraan RI melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada Presiden paling lambat 2 tahun setelah PP disahkan yaitu 31 Mei 2024 nanti,” lanjutnya.
Sebelumnya dalam kunjungan ke Inggris kali ini, Yasonna menghadiri konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama, Universitas Brigham Young bekerja sama dengan Sekolah Hukum Notre Dame dan Universitas Oxford dalam upaya menggalang dukungan global untuk menetapkan Hari Martabat Manusia melalui Resolusi Majelis Umum PBB. Resolusi PBB ini akan memberikan pengakuan atas martabat manusia sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental.
Konferensi dengan tema "Perspektif Peradaban mengenai Martabat Manusia” (Civilizational Perspectives on Human Dignity) tersebut dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai negara yang merupakan para ahli hukum internasional dan para pejuang HAM internasional.
Menkumham diundang sebagai salah satu pembicara utama dalam forum tersebut.
Pemerintah Indonesia kata dia telah menetapkan prioritas pelindungan HAM di Indonesia ditujukan pada kelompok paling rentan dan terpinggirkan. Kelompok ini termasuk orang lanjut usia, anak-anak, perempuan, fakir miskin, dan penyandang disabilitas. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia adalah pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu sebagai bentuk akses terhadap keadilan yang merata bagi semua masyarakat.
Adapun tindak lanjut dari konferensi Oxford ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi internasional tentang literasi agama lintas budaya bekerja sama dengan Brigham Young University Law School, Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama, dan Templeton Religion Trust, pada tanggal 13-14 November 2023 di Jakarta.
(ezr)
