Hal yang juga ditekankan pada bab barang dan/atau jasa dalam RUU PBJ Publik ini adalah pemberian prioritas pada produk dalam negeri (PDN) yang mempunyai kriteria tertentu. Pemerintah memang ingin menekan belanja impor pada kementerian dan lembaga negara.

Direktur pengembangan sistem katalog LKPP Yulianto Prihandoyo mengatakan, lembaganya telah membekukan sekitar 16 ribu produk impor pada belanja pemerintah. Jumlah paling besar atau sekitar 14 ribu produk merupakan alat kesehatan.

“Ini semata-mata untuk memberi kesempatan produk dalam negeri (PDN) itu terbeli," ujar dia.

(ibn/frg)