"Kita harus menggunakan shutdown pemerintah sebagai titik ungkit jika perlu," kata Bob Good, anggota Senat Partai Republik dari Virginia, minggu ini. "Sebagian besar dari apa yang kita lakukan di sini adalah buruk."
Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin kongres sebenarnya berharap adanya kompromi mengenai batasan pengeluaran sebagai bagian dari kesepakatan untuk menghindari gagal bayar utang AS. Tetapi tuntutan kaum konservatif mengenai pemotongan anggaran yang lebih besar dan melampirkan isu mengenai aborsi, transgender, dan isu-isu sosial lainnya telah menjungkirbalikkan rencana-rencana tersebut.
Ketidaksepakatan antar partai memaksa anggota DPR dari Partai Republik menggagalkan rencana pengesahan RUU yang mendanai Departemen Pertanian. Beberapa saat sebelumnya, majelis tersebut meloloskan undang-undang yang mendanai pembangunan militer dan program veteran, yang biasanya merupakan undang-undang yang paling tidak diperdebatkan.
"Sekarang, konferensi Partai Republik mengatakan bahwa mereka akan memulangkan kita selama enam minggu (reses) tanpa mendanai pemerintah?" Kata anggota DPR dari Partai Demokrat, Katherine Clark. "Ini adalah langkah sembrono menuju shutdown MAGA (Make Americe Great Again).”
Kaum ultra-konservatif ingin tambahan pemangkasan anggaran belanja DPR sebesar US$115 miliar, padahal anggaran yang dipangkas sudah lebih rendah dari batas dalam kesepakatan utang.
"Anda sebaiknya melemparkan RUU itu ke lantai dan menginjaknya pada saat itu juga," ujar anggota DPR dari Partai Republik, Mike Simpson, mengenai dorongan untuk memangkas lebih banyak pengeluaran dari paket pendanaan Departemen Dalam Negeri yang ia tulis.
Di Senat, Partai Republik telah bergabung dengan Partai Demokrat dalam menyusun RUU yang melebihi US$14 miliar di atas pagu, menggunakan celah kondisi "keadaan darurat" untuk menghindari batas. Semua langkah tersebut telah disahkan oleh komite, namun Senat belum memberikan suara pada salah satu dari mereka.
Rintangan Lainnya
Hal yang semakin memperkeruh suasana adalah perselisihan mengenai pendanaan untuk Ukraina. Senat Demokrat dan Republik mengatakan bahwa mereka siap untuk menyediakan dana tambahan untuk perang Ukraina.
Dana tambahan, yang permintaannya bisa datang dalam beberapa hari, dapat dilampirkan pada RUU pengeluaran sementara untuk menjaga agar pemerintah tetap beroperasi setelah 30 September. Namun McCarthy dan anggota Partai Republik lainnya siap untuk menentang upaya ini karena akan melebihi batas yang ditetapkan.
Pemerintah juga diperkirakan akan meminta dana terkait bencana bagi Badan Manajemen Darurat Federal, yang dananya diproyeksikan akan segera habis. Hal ini juga dapat memacu langkah oposisi dari beberapa anggota DPR dari Partai Republik, yang semakin membahayakan langkah pengeluaran sementara.
Terlebih lagi, para konservatif fiskal mengatakan, RUU jeda berarti memperpanjang pendanaan yang disetujui oleh Kongres Demokrat tahun lalu, jauh melampaui batas pengeluaran yang telah disepakati.
Kaum konservatif ini juga menuntut DPR untuk meloloskan RUU yang bebas dari apa yang mereka anggap sebagai tipu muslihat - pemotongan dana yang telah disetujui sebelumnya untuk memenuhi jumlah total.
Ketidakpedulian kaum konservatif terhadap terhadap shutdown pemerintah membuat gusar anggota yang lebih moderat dari Partai Republik di DPR, yang menginginkan DPR dan Senat untuk menyusun paket pengeluaran kompromi.
"Ini tidak membantu ketika beberapa teman kami yang paling konservatif memiliki tuntutan yang terus berubah-ubah. Hal ini membuat sangat sulit untuk memuaskan mereka," ujar anggota parlemen senior Partai Republik Frank Lucas dari Oklahoma. "Jika kita tidak dapat meloloskan dua RUU yang paling mendasar, maka itu bukan pertanda baik untuk musim gugur."
Dia memperkirakan bahwa pada bulan Oktober konflik akan meningkat menjadi "kekacauan."
- Dengan bantuan dari Billy House.
(bbn)
