Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga melontarkan kritik tentang minimnya stok gas melon di masyarakat. Padahal, kata dia, LPG subsidi tersebut menjadi salah satu penopang hidup harian masyarakat miskin.
"Program pro rakyat jangan sampai mempersulit masyarakat," kata Puan.
Menurut dia, di beberapa daerah, masyarakat miskin harus merogoh kantong hingga Rp25-30 ribu untuk mendapatkan gas subsidi tersebut. Mereka juga kerap harus berjuang dengan antre atau menunggu lama untuk mendapatkan gas melon.
DPR pun kembali meminta pemerintah segera mencari solusi cepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Puan, hingga saat ini, dewan pun tak mengetahui apa penyebab stok gas melon habis padahal baru pertengahan tahun.
“Perbanyak operasi pasar, dan cek apakah diperlukan adanya kuota tambahan bagi masyarakat. Terutama di wilayah-wilayah yang mengalami kelangkaan," kata Puan.
Sebelumnya, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan Pertamina masih melakukan pendataan konsumen pengguna elpiji 3 kg sebagai bagian dari Program Pendistribusian Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran.
Program tersebut ditujukan agar ada pembatasan pembelian gas subsidi supaya tidak terus membengkak. Pemerintah dan Pertamina mengevaluasi gas melon kerap dikonsumsi kelompok masyarakat non-miskin dan pelaku usaha.
(frg)
