Diketahui sejumlah kader Golkar sempat mencuatkan isu kegentingan sehingga perlu dilakukan Munaslub 2023. Mereka mengeklaim kecewa terhadap Airlangga yang belum menentukan posisi koalisi untuk Pemilu 2024. Permintaan itu juga sempat menguat setelah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi atas kasus DPO dan minyak goreng.

Sesuai hasil Munas 2019, Partai Golkar sendiri memang mengamanatkan kepada ketua umum atau Airlangga untuk menentukan calon presiden dan koalisi pada Pemilu 2024. Sejumlah kader menilai, Golkar yang punya 14,78% kursi DPR harusnya bisa memimpin sebuah koalisi bukan hanya pengikut. 

Sejumlah elite Partai Golkar pun sempat menggelar konferensi pers yang mendorong wacana Munaslub di Hotel Sultan, 12 Juli lalu 2023. Beberapa nama dari politikus senior Golkar tersebut akhirnya harus menjalani pemeriksaan Dewan Etik partai.

(ibn/ezr)