Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso atau Buwas menyebut operasi pasar atau Stabiltas Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan impor beras belum cukup untuk menekan gejolak harga beras di Tanah Air. Bulog masih perlu memangkas rantai penyaluran beras yang masih terlalu panjang dan menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atau mafia beras.

"Selama ini, kami tak bisa langsung menyalurkan beras ke pengecer, tetapi mesti melewati kelompok-kelompok yang mengorganisasi mereka [pengecer]. Sekarang, kami mengupayakan pemangkasan rantai penjualan,” kata Buwas di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Menurut dia, semakin banyak pihak atau kelompok yang masuk dalam rantai distribusi, maka semakin tinggi pula harga eceran ke pembeli atau masyarakat. Karena, kata dia, tidak dapat dipungkiri pihak-pihak tersebut tentunya ikut mengambil keuntungan dari aktivitas distribusi beras Bulog.

"Selama ini kan ada layer [lapisan] pertama, layer kedua, dan seterusnya. Itu masing-masing kan ambil untung, jadinya [harga yang harus dibayar masyarakat] mahal. Kita mau potong kompas," ujar dia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bulog untuk memangkas rantai penjualan adalah menambah pelabuhan titik bongkar beras impor. Tahun ini, ada 14 pelabuhan di Indonesia yang menjadi titik bongkar muat beras impor. Titik itu antara lain Pelabuhan Malahayati dan Lhokseumawe (Aceh), Belawan (Sumatera Utara), Dumai (Riau), Teluk Bayur (Sumatera Barat), Boom Baru (Sumatera Selatan), Panjang (Lampung), Tanjung Priok (Jakarta), Merak (Banten), Tanjung Perak (Jawa Timur), serta Tenau (Nusa Tenggara Timur).