PBB mengatakan bulan lalu bahwa Rusia kembali mengirim minyak ke Korea Utara untuk kali pertama sejak 2020.

Langkah ini diambil menyusul pengiriman kembali biji-bijian ke negara itu. Meski sulit untuk mengetahui imbal balik dari Korea Utara, pemerintah AS dan pengamat independen memiliki asumsi yang sama: amunisi dari cadangan Korea Utara yang berjumlah banyak. 

Intervensi ini tentu saja tidak cukup untuk memperbaiki ekonomi Korea Utara yang hancur dan terisolasi hingga benar-benar sehat. Akan tetapi kombinasi antara pembukaan kembali hubungan dagang dengan China, pendapatan dari sumber lain seperti kejahatan siber, dan bantuan Rusia tersebut memastikan ekonomi Korea Utara akan cukup stabil untuk bisa berfungsi sehingga Kim Jong Un bisa terus melawan masyarakat internasional.

"Korea Utara selalu bisa mencari jalan untuk bisa bertahan," ujar RAchel Minyoung Lee, dari Open Nuclear Network yang sempat bekerja sebagai analis CIA selama dua dekade. 

"Tidak ada indikasi negara itu akan kembali ke pembicaraan soal nuklir dalam waktu dekat," tambahnya. 

Rusia dan China memperlihatkan dukungan pada Kim Jong Un dengan mengirim delegasi tingkat tinggi ke negara itu untuk merayakan peringatan gencatan senjata tersebut. Ini adalah kunjungan pertama delegasi asing sejak pandemi Covid-19. 

Perhitungan Amunisi

Pyongyang, yang dilarang terlibat dalam jual beli senjata selama 15 tahun, membantah tuduhan memasok senjata ke Rusia. Akan tetapi, Gedung Putih di bulan Desember mengatakan memiliki bukti bahwa Korea Utara sudah menyelesaikan pengiriman pertama senjata ke kelompok Wagner yang akan digunakan di Ukraina. Senjata itu meliputi roket infrantri dan rudal. 

Salah satu senjata yang dimiliki Korea Utara dan diminati oleh Rusia adalah peluru artileri 152 mm. Peluru ini cocok untuk dipakai dengan senjata buatan era Uni Soviet yang kembali dimanfaatkan dalam perang di Ukraina. 

Kelompok peneliti Jamestown Foundation melaporkan bahwa mesin perang Kremlin ini melontarkan ribuan peluru tersebut setiap hari dan Kremlin kini berupaya mendapatkan pasok baru sementara konflik terus berkepanjangan. 

Korea utara memiliki pasok amunisi yang tidak diketahui jumlahnya namun bisa mencapai jutaan dan selama beberapa dekade hal ini mengancam Korea Selatan. 

Pakar persenjataan, Joost Oliemans, mengatakan Korea Utara kemungkinan besar akan memanfaatkan kesempatan menyalurkan pasok amunisi mereka dengan harga tinggi. Namun, harga akhir yang disepakati akan tergantung pada kapiawaian mereka bernegosiasi. 

Menurut perhitungan Bloomberg News, jika Korea Utara menjual satu peluruh dengan harga US$1.000, pendapatan penjualan 250 ribu peluru akan setara dengan 1% GDP negara itu. Ini adalah hitungan konservatif karena kenaikan permintaan akan mendongkrak harga dan peluru 155 yang digunakan pasukan NATO dibanderol sekitar US$3.000 per peluru. 

Pertanda Perdagangan

Fakta bahwa Korea Utara dan Rusia sama-sama dikenai sanksi oleh PBB sehingga membuat kedua negara itu  menutupi seberapa besar perdagangan antara keduanya. Namun banyak pertanda bahwa kegiatan tersebut meningkat. 

Pada akhir 2020, kedua negara membuka kembali jalur kereta yang ditutup selama hampir tiga tahun. Hal ini terlihat dari foto satelit, termasuk yang diambil pada bulan November 2020 ketika satu kereta terlihat melintasi perbatasan masuk ke wilayah Korea Utara dan berhenti di stasiun pengiriman barang. 

Kang Mi-jin, pembelot asal Korea Utara dan kini memiliki perusahaan yang mengamati kegiatan ekonomi bekas negaranya itu, mengatakan kontak dia melaporkan bahwa belakangan ini gula asal Rusia sudah dijual di pasar setempat. Menurut Kang,  gula itu tidak diterima dengan serta merta karena lebih kasar dan berwarna lebih gelap dari gula yang biasa dikonsumsi rakyat Korea Utara. 

Ada juga indikasi peningkatan kegiatan dengan China setelah kedua negara membuka kembali jalur kereta utama tahun lalu yang ditutup karena Covid. Lalu lintas antara kota Dandon, China dan Sinuiju, kota terdekat Korea Utara, bisa terlihat dari jalanan di China. 

Situs Daily NK, yang merupakan bagian dari badan nirlaba yang berafiliasi dengan Kementerian Pernyatuan Kembali Korea Selatan, mengatakan sumber-sumber di lapangan melihat lalu lintas kereta pengangkut barang terus meingkat. Situs ini melaporkan bahan pangan dan bahan bangunan terlihat ada dalam barang yang dikirim ke Korea Utara. 

Menurut laporan Daivd von Hippel dan Peter Hayes, yang tidak terlihat adalah kegiatan jalur pipa antara kedua kota yang tidak terkena sanksi dan bisa memasok hingga 5,5 juta barel minyak pertahun. 

Pertanda lain

Barang lain yang hendak dijual Korea Utara ke negara lain adalah komoditi yang bisa didapat di wilayahnya dan diperdagangkan dengan cara tertentu agar luput dari langkah pencegahan. 

Di pelabuhan internasional utama Nampo, jumlah pengapalan yang terpantau oleh dunia luar adalah 100 kapal di enam bulan pertama tahun ini. Dan data dari IHS Markit memperlihatkan bahwa jumlahnya akan berlipat tiga kali dibanding lalu lintas pelabuhan selama era pandemi. 

Pertanda lain bahwa Korea Utara memiliki uang untuk dibelanjakan adalah dari laporan Panel Pakar Keamanan PBB pada bulan Maret yang menyatakan bahwa pengiriman produk hasil sulingan minyak pada 2022 kembli melebihi 500 ribu barel pertahun. Angka itu adalah batas maksimum yang diizinkan berdasarkan sanksi PBB. 

Panel itu menambahkan bahwa tahun ini Korea Utara juga membeli enam kapal kargo tambahan yang merupakan pelanggaran sanksi. Empat dari kapal itu ada di antara lusinan kapal yang berlayar ke China dalam bebeapa bulan terakhir dalam upaya menjual komoditi Korea Utara untuk mendapatkan uang tunai. 

Data Bloomberg menunjukkan bahwa lima dari kapal yang diidenfitikasi oleh PBB itu telah berlabuh di China setidaknya satu kali. Data perkapalan memperlihatkan perjalana berulang kali ke pelabuhan penurunan biji-bijian di Dalian, China. 

Sumber pendapatan lain adalah kejahatan siber. AS dan Korea Selatan menuduh rejim Kim Jong Un mengerahkan peretas melakukan berbagai kejahatan ke seluruh penjuru dunia untuk membiayai program persenjataan negara itu. 

Kedua negara ini mengatakan peretas bisa mendapat penghasilan hingga US$300 ribu per tahun di luar negeri - sering kali sebagai pekerja paruh waktu dengan data diri palsu atau curian - dan mereka membantu serangan kejahatan siber dan pencurian mata uang kripto yang diperkirakan membuat Korea Utara mendapat pemasukan US$1,7 miliar dolar pada 2020. 

Korea Utara tidak pernah merilis data statistik resmi terkait besaran ekonomi negara itu. Sangatlah  sulit untuk menilai jumlah kegiatan ekonomi ketika banyak data tidak tercatat dan dengan sengaja disumirkan. 

Terlebih lagi, menurut Anwita Basu pakar Korea Utara di BMI yang merupakan bagian dari Fitch Solutions, negara itu masih terkena dampak pandemi dan merupakan salah satu negara di dunia yang belum memulai program vaksinasi. 

Namun, berdasarkan pertanda dimulainya kembali perdagangan dengan China yang merupakan mitra dagang terbesar, Fitch memperkirakan ekonomi Korea Utara akan kembali tumbuh setelah dua tahun terjadi kontraksi meski ketidakpasian masih membayangi. 

"Perkiraan ekonomi Korea Utara masih gelap," ujar Basu. Namun, "kami menganstisipasi ekonomi negara itu tetap cukup stabil sehingga Kim Jon Un masih bisa terus berkuasa."

Meski demikian, bagi sebagian besar rakyat situasi di negara itu masih kelam. Program Pangan Dunia, WFP, yang beroperasi di negara itu selama empat tahun hingga pandemi memperkirakan sekitar 40% rakyat kekurangan gizi. 

Banjir yang terjadi beberapa tahun belakangan menghancurkan lahan pertanian dan menyebabkan gagal panen sementara keputusan Kim menutup perbatasan memotong jalur bahan pangan ke pasar. 

WFP tidak lagi membagikan makanan sehingga muncul kekhawatiran akan terjadi bencana kelaparan seperti yang terjadi di tahun 1990 an yang diperkirakan menewaskan 3,5 juta warga dalam waktu beberapa tahun. 

Doktrin Swasembada

Mesin propaganda pemerintah Kim masih bergantung pada doktrin swasembada yang dibangun oleh kakeknya untuk mendorong rakyat agar saling membantu ketika dihadapkan dengan aksi yang dianggap sebagai niat buruk AS untuk menjatuhkan ekonomi dan menyingkirkan penguasa. 

Bahkan ketika investasi besar seperti pembangunan pembangkit listrik batal setelah pengetatan sanksi di tahun 2017 melarang impor mesin, pemerintah Kim malah meningkatkan proyek-proyek simbolis lain. 

Pencarian data menunjukan bahwa kantor berita pemerintah Korea, KCNA, merujuk pada "pembangunan rumah" sekitar 200 kali dalam dua tahun terakhir. 

Kim "telah menjadi perintis dan pencipta luar biasa dalam menerapkan ide-ide sosialis dengan membaktikan diri membangun surga bagi rakyat secepat mungkin," ujar KCNA ketika Kim menghadiri peletakan batu pertama proyek pembangunan 10 ribu apartemen baru di Pyongyang pada Februari lalu. 

Proyek ini berharga jauh lebih murah dibanding proyek persenjataan negara itu. Data yang dikumpulkan oleh Institut Analisis Pertahanan Korea milik pemerintah Korea Selatan memperlihatkan bahwa rejim Kim Jong Un diperkirakan menghabiskan dana antara US$400 juta dan US$650 juta untuk membangun dan menguji coba 33 rudal di enam bulan pertama 2022. 

Pada tahun itu, Korea Utara menguji coba 70 rudal yang berarti negara itu menghabiskan lebih dari US$1 triliun untuk uji coba rudal. Ini setara dengan 4% dari ekonomi negara itu yang bernilai US$25 miliar. 

Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang mengatakan Kim lebih baik menggunakan uang untuk senjata itu bagi rakyatnya. Tetapi perlawanan Kim terhadap dunia internasional membuatnya meningkatkan kemampuan membela diri untuk menahan risiko serangan AS. 

Program senjata Kim telah berkembang ke titik di mana dia sudah memiliki senjata yang cukup untuk melancarkan serangan nuklir ke Korea Selatan dan Jepang - dua negara Asia yang memiliki basis militer AS dengan jumlah puluhan ribu tentara. 

Dan Kim tidak berniat memperlambat rencananya itu. Setelah uji coba terbanyak tahun 2022 itu, Kim kembali meningkatkan program militernya tahun ini. Bulan ini saja dia menguji coba satu rudal balistik antar benua yang dirancang untuk menyerang daratan Amerika Serikat. 

"Perang Rusia di Ukraina kemungkinan besar mendorong King Jong Un untuk bertindak lebih agresif," kata Duyeon Ki, dari organisasi Keamanan Amerika Baru di Seoul. 

"China dan Rusia gagal memenuhi kewajiban sanksi Dewan Keamanan PBB dan itu sebabnya sanksi tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mereka membuat Pyongyang bisa melanjutkan pengembangan senjata nuklir dan perilaku profokatifnya," tambah Kim. 

(bbn)