Partai ini juga telah mengadakan perundingan dengan partai-partai konservatif pada akhir minggu lalu.
Partai yang memiliki hubungan dengan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra mengatakan, pembatalan dilakukan karena upaya membentuk pemerintah baru tidak mencapai kemajuan.
Perkembangan ini menyurutkan prospek akhir kebuntuan politik yang terjadi di negara Asia Tenggara sejak pemilu pada Mei lalu. Kelompok pro-demokrasi diblok oleh Senat pilihan militer dan partai-partai pro-Kerajaan, yang merupakan suara mayoritas di Dewan Nasional yang akan memilih perdana menteri.
Penundaan pembentukan parlemen baru ini menekan harga saham di negara itu karena investor asing menarik dana mereka sebesar US$3,5 miliar tahun ini saja.
Federasi Industri Thailand mengatakan kebuntuan politik ini merupakan alasan utama perkiraan bisnis negara itu dalam tiga bulan ke depan suram.
Pita, pria berusia 42 tahun yang merupakan jebolan Universitas Harvard, gagal menjadi perdana menteri dalam pemungutan suara parlemen yang pertama karena anggota Senat dan partai pro kemapanan tidak memilihnya. Mereka menentang tekat partainya mengubah UU penghinaan kerajaan yang menghukum siapapun yang mengkritik monarki.
Upaya pencalonannya kembali munggu lalu ditolak oleh mayoritas anggota parlemen yang mengatakan langkah itu merupakan pelanggaran aturan parlemen yang melarang mosi yang gagal diajukan kembali di musim sidang yang sama.
Keputusan itu sekarang dijukan ke pengadilan Konstitusi oleh Kantor Ombudsman karena pasal yang dimaksud tidak membatasi seberapa sering seorang calon perdana menteri diajukan.
Koalisi pro-demokrasi yang kini dipimpin oleh Pheu Thai setelah Pita mundur, memiliki kursi mayoritas di majelis rendah parlemen. Namun perdana menteri baru harus mendapatkan lebih dari setengah suara Majelis nasional yang berjumlah 748. Tantangan utama adalah mendapatkan dukungan dari 249 anggota Senat yang dikuasai oleh sekutu dari kelompok kemapanan pro militer dan kerajaan.
Banyak senator memutuskan untuk tidak mendukung pemerintahan koalisi yang mengikutsertakan partai Pita yang memenangkan mayoritas suara di pemilu lalu itu.
Pheu Thai, yang belum mengajukan nama kandidat perdana menteri, minggu lalu mengatakan koalisi masih kompak namun mengisyaratkan kemungkinan satu skenario mengeluarkan satu partai. Hal itu dilakukan agar bisa mendapat dukungan cukup untuk membentuk pemerintah baru.
(bbn)
