Untuk belanja non-k/l, lanjut Sri Mulyani, adalah yang diterima langsung oleh masyarakat. Seperti subsidi, Kartu Pra Kerja, dan sebagainya.
"Mayoritas belanja non-kl didominasi belanja yang langsung diterima masyarakat. Artinya APBN sangat diandalkan," tuturnya.
Dalam 6 bulan pertama 2023, kata Sri Mulyani, pemerintah sudah menggelontorkan dana Rp 492 triliun untuk perlindungan sosial. Ada Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 14,7 triliun, kartu sembako Rp 22,3 triliun, dan sebagainya.
Kemudian ada pula belanja subsidi, seperti untuk bahan bakar minyak (BBM) dan Elpiji 3 kg serta listrik.
"Untuk listrik Rp 42,9 triliun, artinya setiap bulan ada subsidi Rp 7,1 juta per bulan kepada pelanggan listrik yang tarifnya di bawah biaya listrik PLN," ungkap Sri Mulyani.
Kemudian untuk Elpiji 3 kg, subsidi yang sudah disalurkan adalah Rp 32,5 triliun. "Artinya tiap bulan Rp 5,4 triliun," ujarnya.
Sedangkan subsidi BBM sudah digelontorkan Rp 9,6 triliun tiap bulannya.
Ke depan, program perlindungan sosial akan diperluas. Sri Mulyani menyebut akan ada anggaran Rp 8 triliun untuk bantuan beras 10 kg per bulan kepada 21,3 juta keluarga kelompok rentan.
"Nanti Oktober-Desember kita akan menambah Rp 8 triliun yang akan diberikan pada 21,3 juta keluarga kelompok yang rentan dengan setiap keluarga mendapat 10 kg beras per bulan. Jadi mereka mendapat 3 bulan 30 kg, 10 kg per bulannya," jelas Bendahara Negara.
(aji)
